Penambangan Pasir Laut, AJI Makassar Kecam Fitnah ke Walhi Sulsel

Reporter

M Rosseno Aji

Jumat, 25 September 2020 21:31 WIB

Sejumlah aktivis melakukan aksi Melawan Asap di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 27 Agustus 2018. Dalam aksinya, Walhi menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan kawasan hutan dan ekosistem rawa gambut agar peristiwa kebakaran hutan tidak terulang kembali di Indonesia. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen Makassar mengecam fitnah kepada Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sulawesi Selatan terkait aksi menolak penambangan pasir laut di Kodingareng. AJI menyatakan video berisi klaim bahwa organisasinya dimanfaatkan Walhi Sulawesi Selatan dalam kasus nelayan Kodingareng adalah palsu dan upaya merusak nama baik organisasi Walhi serta AJI.

“Walhi Sulsel tidak pernah memanfaatkan AJI Makassar dalam kasus tersebut,” kata Ketua AJI Makassar Nurdin Amir lewat keterangan tertulis, Jumat, 25 September 2020.

Konten video yang dimaksud Amir diunggah di Facebook oleh akun yang menamakan diri Komunitas Tanpa Pamrih pada 15 dan 21 September 2020. Dua video itu berjudul ‘WALHI terus mengorbankan masyarakat Kodingareng! Stop Provokasi Warga! Stop Adu domba warga!!!’ dan ‘BIARKAN NELAYAN KODINGARENG TENANG MENCARI NAFKAH!!!’.

Nurdin mengatakan AJI mendukung upaya advokasi yang dilakukan oleh Walhi terhadap nelayan Kodingareng. Dia mengatakan AJI tak pernah membuat pamflet seperti yang muncul dalam video menit ke 22-27. Menurut Nurdin, organisasinya memang memiliki perhatian pada isu perempuan kelompok marginal dan kemiskinan, seperti isu nelayan Kodingareng yang pendapatannya turun akibat penambangan pasir laut di kawasan mereka mencari ikan.

“Apalagi, fakta yang ditemukan jurnalis anggota AJI di Pulau Kodingareng, selama adanya tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan, pendapatan nelayan menurun,” ujar Nurdin.

Advertising
Advertising

Staf Penguatan Organisasi dan Rakyat Walhi Sulawesi Selatan Muhammad Ferdhiyadi menilai isu miring terkait advokasi nelayan Kodingareng sebagai upaya mendelegitimasi gerakan warga itu. “Pada kenyataan warga Pulau Kodingareng tidak menganggap Walhi Sulsel sebagai provokator tetapi justru bersama-sama berjuang menolak aktivitas tambang pasir laut,” kata Ferdhi.

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

20 jam lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

23 jam lalu

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.

Baca Selengkapnya

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

3 hari lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

4 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

4 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

5 hari lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

5 hari lalu

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

Supriyanto mengatakan puluhan pekerja migran tersebut rata-rata berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

6 hari lalu

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

Pada 2024, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang merasakan langsung dampak banjir. Walhi Jatim beri tanggapan.

Baca Selengkapnya

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

7 hari lalu

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

Menurut Walhi, pasca Perjanjian Paris, JBIC justru menjadi penyandang dana gas fosil terbesar di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

10 hari lalu

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.

Baca Selengkapnya