60 Tahun UU Agraria, Sofyan Djalil Minta Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan
Jumat, 25 September 2020 16:10 WIB
INFO NASIONAL- Setiap 24 September, diperingati sebagai hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan pada tahun 2020, undang -undang ini telah memasuki umur yang ke 60 tahun.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengatakan bahwa tema Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) pada tahun ini adalah Transformasi Digital Tata Ruang dan Pertanahan Menuju Digitalisasi Melayani yang Profesional dan Terpercaya. "Kita sudah tetapkan pada tahun ini juga merupakan tahun kualitas sehingga tema ini dapat menjadi penyemangat kita semua dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang secara modern," katanya saat memberikan pidato pada Upacara Peringatan UUPA ke-60 di Aula Prona Lantai 7, Kamis (24/09).
Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang yang modern ditetapkan dengan melakukan transformasi digital dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perlu ditanamkan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yakni Melayani, Profesional serta Terpercaya.
"Kita juga sudah melakukan perubahan struktur organisasi dengan harapan akan mewujudkan tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik. Selain itu, ini juga untuk menjawab masalah yang timbul dalam pekerjaan kita serta menjawab permintaan dari masyarakat apalagi sekarang setiap orang dapat memanfaatkan teknologi serta menyampaikan keluhan terkait pelayanan melalui media sosial," kata Sofyan A. Djalil.
Selama tahun 2017, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menteri ATR/Kepala BPN kembali mengingatkan pentingnya kualitas sehingga menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. "Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kita berhasil mendaftarkan 24 juta bidang tanah dan kita targetkan pada tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN berfokus pada pelaksanaan Reforma Agraria. Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa program ini terus dipantau oleh Presiden karena dapat mempercepat pergerakan ekonomi dengan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
"Saat ini pembangunan infrastruktur terus berjalan. Pengadaan tanah yang kita lakukan sudah bagus. Hasil dari pengadaan tanah yang kita lakukan sudah banyak terlihat mulai dari jalan tol, waduk, kawasan ekonomi eksklusif serta pelabuhan," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar semua pelayanan publik dapat mengandalkan teknologi, yang diistilahkan digital melayani. Hal ini diwujudkan melalui pemberlakuan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) secara nasional pada tanggal 8 Juli 2020. Selain itu, layanan pengecekan sertipikat, SKPT, dan informasi Zona Nilai Tanah sudah berstatus layanan elektronik.
"Di tata ruang, kita punya Gistaru dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Online Single Submission (OSS). Layanan peta digital RDTR pada OSS ini sudah mendapat Praktik Baik Peta Digital dari KPK," ujarnya.
Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa tata ruang akan menjadi kunci perizinan jika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) sudah berlaku nanti. Ia mengatakan bahwa tata ruang harus ditata dengan lebih partisipatif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga nantinya akan diterapkan incentive dan disincentive kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
"Dalam RUU CK ini juga Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dalam empat klaster. Selain itu, RUU ini merupakan terobosan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, yang diantaranya akan mengatur mengenai bank tanah. Melalui bank tanah, kita akan berperan sebagai land regulator serta land manager," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri ATR/Kepala BPN mengucapkan terima kasih kepada semua kepala daerah yang telah banyak membantu seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah. Ia mencontohkan program Trisula di Provinsi Jawa Tengah, yang banyak mempermudah pelaksanaan PTSL.
"Saya juga mengajak agar kita terus bersinergi dengan penegak hukum, yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung serta Pengadilan untuk memberantas mafia tanah. Kita harus membuat kapok mafia tanah dengan tujuan agar praktik mafia tanah tidak terulang lagi di masa mendatang," ujar Sofyan A. Djalil. (*)
