TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Muhammad Lutfi, menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Donald Trump di Gedung Putih, Kamis, 18 September 2020. Lutfi yang baru dilantik sebagai Dubes pada 14 September 2020 akan memulai masa tugasnya.

Dalam mengemban tugas sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di AS, Lutfi memiliki program prioritas, yaitu memastikan bahwa Amerika memperpanjang persetujuan fasilitas pembebasan tarif bea masuk (generalized system of preference/GSP) ke Indonesia. Selain itu, ia akan memulai pembicaraan untuk negosiasi terkait perjanjian dagang bebas terbatas atau limited trade deal dengan AS.

“Saya akan mendorong dan memastikan bahwa persetujuan GSP diperpanjang. Lalu, memulai pembicaraan negosiasi daripada limited trade deal, yaitu barang-barang di AS yang pajaknya kurang dari 5 persen bisa di nol persenkan tanpa melalui kongres. Kita memulai negosiasi itu segera, itu prioritas,” ujar Lutfi lewat keterangan tertulis, Sabtu, 19 September 2020.

Indonesia berada di urutan ketiga negara yang banyak memanfaatkan fasilitas GSP AS. Sekitar 14,9 persen ekspor Indonesia ke AS memanfaatkan fasilitas tersebut. Saat ini, Indonesia tengah menunggu hasil review yang dilakukan pemerintah AS melalui United States Representiative (USTR) terkait pemberian fasilitas GSP.

Lutfi memastikan diplomasi ekonomi dengan negara Abang Sam akan diperkuat ke depannya. Seiring era baru perdagangan internasional, lanjut Lutfi, pihaknya menyadari bahwa bila ingin menjual barang atau produk ke pasar AS, maka Indonesia juga mesti membeli produk AS.

“Saya juga ingin memastikan produk-produk AS bisa berkompetisi di pasar Indonesia. Karena pasar kita besar dan prospektif, saya akan memastikan bahwa AS mengetahui bahwa Indonesia selalu memperbaiki iklim investasi,” ujar dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bertekad untuk memastikan investor-investor Amerika mengetahui dengan baik perbaikan iklim investasi di Indonesia dan menjadikan sebagai negara tujuan investasi.

DEWI NURITA