Luhut Akui Indonesia Masuk Masa Kritis Penanganan Virus Covid-19

Sabtu, 19 September 2020 00:31 WIB

Kepadatan kendaraan yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 11 September 2020. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19) mulai Senin, 14 September 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia sedang memasuki masa krisis atau critical time penyebaran virus Corona.

Masa krisis diperkirakan berlangsung dua hingga tiga bulan mendatang sampai imunisasi vaksin terealisasi.

“Kami harapkan pada Desember ke depan pemerintah sudah menyiapkan injeksi (vaksin) di tempat-tempat yang diprioritaskan, terutama (pekerja) bidang kesehatan. Dengan demikian, (pandemi) akan mulai terkendali,” ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Jumat petang, 18 September 2020.

Luhut mengakui terjadi tren kenaikan kasus positif corona secara nasional pada September bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sepanjang bulan ini, sekitar 3.000 kasus bertambah setiap hari sehingga jumlah total pasien positif corona di Indonesia tembus di atas 200 ribu.

Lonjakan kasus Corona terjadi lantaran pemerintah telah membuka berbagai kegiatan ekonomi yang kemudian mendorong munculnya ketidaksiplinan di pelbagai pihak.

Advertising
Advertising

Akibatnya, kendati jumlah pasien sembuh terus naik, angka kematian dan infeksi juga melonjak. Menurut Luhut, krisis akan terlewati seumpama vaksin telah diproduksi dan diimunisasi ke masyarakat.

Sambil menunggu masa krisis terlewati, Luhut mengatakan perlu upaya ekstra untuk mencegah penyebaran wabah yang lebih luas. “Harus kompak dan jangan saling menyalahkan. Kami akan selesaikan (pandemi) dengan baik dan mengupayakan jangan sampai terjadi outbreak,” ucap Luhut.

Luhut menjelaskan upaya untuk mencegah penularan Covid-19 dilakukan dengan penyediaan pusat-pusat karantina di delapan daerah dengan angka kasus tertinggi.

Delapan daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara.

Dia juga meminta pemerintah daerah melakukan upaya preventif di perkantoran dengan mengecek sirkulasi udara. Menurut Luhut, sirkulasi udara perkantoran bisa menjadi sumber masalah bagi penularan virus.

Luhut juga mengupayakan perbaikan tata-kelola rumah sakit, penataan manajemen intensive care unit atau ICU, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan obat serta peralatan untuk pasien.

Luhut menyebut akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak rumah sakit rujukan pasien corona di delapan provinsi.

Pihaknya pun telah melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah-pemerintah daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengaku telah berbicara dengan gubernur setempat, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Kementerian Kesehatan untuk menyisir adanya selisih jumlah pasien.

Dengan upaya itu, Luhut memastikan saat ini hampir tidak ada lagi perbedaan angka. Selanjutnya, ia menyatakan pemerintah akan terus menggencarkan pengetesan dan penelusuran terhadap masyarakat yang terindikasi terpapar virus corona.

Dalam dua pekan, Luhut menargetkan adanya perkembangan yang cukup baik untuk penanganan Covid-19. Target itu termasuk penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

3 jam lalu

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Pengangkatan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo sesuai Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

10 jam lalu

Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

Asosiasi Konveksi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri tekstil dan produk tekstil.

Baca Selengkapnya

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

4 hari lalu

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

INDEF sebut ada potensi tumpang tindih fungsi dalam pembentukan lembaga dalam masa jabatan Prabowo salah satunya Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

5 hari lalu

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong jadi tersangka korupsi gula impor. Co-Captain Anies Baswedan-Cak Imin di Pilpres 2024 kerap bersikap kritis.

Baca Selengkapnya

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

6 hari lalu

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

Deklarasi Istiqlal 2024 dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

11 hari lalu

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

Luhut kembali mendapat jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, belum genap sepekan pemerintahan Prabowo, Luhut sudah menduduki dua kursi.

Baca Selengkapnya

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

11 hari lalu

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut akan diisi pakar ekonomi. Ekonom Indef berharap fungsinya lebih optimal tidak seperti Watimpres,

Baca Selengkapnya

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

12 hari lalu

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo telah melantik tujuh Penasihat Khusus Presiden untuk membantu pekerjaannya. Ini tugas dan gaji Penasihat Khusus Presiden.

Baca Selengkapnya

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Empat dari tujuh Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto adalah purnawirawan jenderal TNI.

Baca Selengkapnya

4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Prabowo mengangkat tujuh Penasihat Khusus Presiden. Empat di antaranya adalah Jenderal Purnawirawan TNI. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya