Kejaksaan Agung Minta Rp 400 Miliar untuk Pembangunan Gedung yang Terbakar

Senin, 14 September 2020 17:41 WIB

Kondisi gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020. Penundaan olah TKP kebakaran gedung Kejaksaan Agung karena terkendala asap. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan anggaran Rp 400 miliar untuk pagu indikatif tahun 2021. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan tambahan itu diperlukan untuk pembangunan kembali gedung Kejaksaan yang terbakar pada 22 Agustus lalu.

Hal ini disampaikan Setia dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga pada hari ini.

"Kejaksaan memohon kiranya Komisi III dapat mendukung dan menyetujui tambahan anggaran di tahun 2021 sebesar 400 miliar rupiah untuk pembangunan kembali gedung utama Kejaksaan," kata Setia di ruang rapat Komisi III DPR, Senin, 14 September 2020.

Setia mengatakan kebakaran tersebut cukup mengganggu kinerja Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan sejumlah biro saat ini menempati gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung di Ragunan, Jakarta Selatan; dan Ceger, Jakarta Timur.

Setia mengatakan pagu indikatif Kejaksaan Agung untuk tahun 2021 awalnya telah ditetapkan sebesar Rp 6,95 triliun. Namun Jaksa Agung bersurat kepada Menteri Keuangan dan meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2,52 triliun.

Advertising
Advertising

Pada 5 Agustus lalu, Menteri Keuangan menyatakan setuju menambah pagu indikatif Kejaksaan Agung untuk tahun 2021 sebesar Rp 2,28 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 9,24 triliun.

Setelah kebakaran gedung Kejaksaan, Setia mengatakan Kejaksaan sudah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 150 miliar ke Kementerian Keuangan untuk penggantian alat-alat pemantauan Kejaksaan yang terbakar.

Terkait usulan tambahan Rp 400 miliar untuk pembangunan gedung ini, Komisi III DPR menyatakan persetujuan.

Berita terkait

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

2 jam lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

8 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

15 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

17 jam lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Kejagung Sita Rumah Mewah Raja Timah Bangka Tamron di Serpong

18 jam lalu

Kejagung Sita Rumah Mewah Raja Timah Bangka Tamron di Serpong

Tersangka kasus korupsi timah, Tamron adalah beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV Venus Inti Perkasa (VIP).

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

22 jam lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

23 jam lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

1 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Periksa Sandra Dewi, Penyidik Kejaksaan Agung Dalami Soal Kepemilikan Jet Pribadi

1 hari lalu

Periksa Sandra Dewi, Penyidik Kejaksaan Agung Dalami Soal Kepemilikan Jet Pribadi

Penyidik Kejaksaan Agung mendalami soal kepemilikan jet pribadi saat memeriksa Sandra Dewi, istri Harvey Moeis tersangka korupsi timah.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tetapkan Eks Kakanwil Bea Cukai Riau Jadi Tersangka Korupsi Importasi Gula

1 hari lalu

Kejagung Tetapkan Eks Kakanwil Bea Cukai Riau Jadi Tersangka Korupsi Importasi Gula

Jadi tersangka kasus importasi gula, eks Kakanwil Bea Cukai Riau Ronny Rosfyandi ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya