Pengendara melintas di depan mural (gambar dinding) tentang Pemilu 2019, di Jalan Samudera, Padang, Sumatera Barat, Selasa 12 Februari 2019. Mural tersebut mengajak warga untuk mensukseskan Pemilu pada 17 April 2019 dengan dengan berpartisipasi dan tidak "golput". ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Andalas Edi Indrizal menilai bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni akan terbebani di Pilkada 2020 bila menerima dukungan dari PDIP. Mulyadi-Mukhni sejak awal diusung Partai Demokrat dan PAN serta menerima dukungan PDIP.
"Mencermati dinamika politik pada detik-detik terakhir hingga pendaftaran Pilgub Sumbar ditutup langkah Paslon Mulyadi-Ali Mukhni yang akan mengembalikan SK PDIP ini merupakan sikap tepat dan strategis," kata Edi, Sabtu, 5 September 2020.
Ia menilai dukungan PDIP bisa semakin menjadi beban Mulyadi-Ali Mukhni karena ada realitas politik lokal Sumbar yang dalam hubungannya dengan pusat terdapat semacam resistensi terhadap PDIP. "Hal ini akan semakin sensitif jika menyinggung soal ideologi, sebagaimana terlihat jelas berpengaruh pada Pilpres dan Pileg serentak 2019. Residunya pun hingga kini masih kental tersisa," ujarnya.
Ia menyayangkan PDIP tampaknya belum juga memahami akar permasalahan itu. Di sisi lain, Edi memahami rencana pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan dukungan dari PDIP di Pilkada Sumatera Barat.
"Politisi PDIP Puan pasti juga tidak bermaksud sengaja mengeluarkan pernyataan yang menyinggung warga Sumbar, tapi karena keceplosan yang namanya politik itu soal persepsi. Semoga ke depan lebih berhati-hati," katanya.
Sebelumnya, melalui siaran pers pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan dari PDIP Perjuangan karena dampak pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ketika membacakan deklarasi terhadap mereka.
Ali Mukhni mengaku dirinya bersama Mulyadi tidak jadi menerima dukungan dari partai berlambang banteng itu di Pilkada Sumatera Barat karena desakan dari masyarakat, baik di kampung halaman maupun perantauan.
Dengan demikian, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. Koalisi kedua partai tersebut mengantongi 20 kursi karena masing-masing partai sama-sama mempunyai 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah kursi koalisi Demokrat-PAN itu sudah melebihi batas minimal kursi DPRD Provinsi Sumbar untuk mengusung pasangan Cagub-Cawagub, yakni 14 kursi.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP menginginkan Pancasila dibumikan, tidak hanya di Sumbar, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, hal yang dimaksudkan Puan Maharani itu, menurut dia, ialah soal membumikan Pancasila di Sumatera Barat lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, dan menyentuh seluruh hal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
