Demokrat Harap Dampak Ucapan Puan Maharani soal Sumbar Cepat Diperbaiki

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meninjau Pameran Rempah-Rempah di Rakernas PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 11 Januari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meninjau Pameran Rempah-Rempah di Rakernas PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 11 Januari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengakui ucapan Puan Maharani berdampak terhadap Mulyadi-Ali Mukhni, pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diusung partainya. Meski begitu, Kamhar berharap dampak itu bisa segera diatasi.

    "Tentunya ada dampak, kami berharap damage effect-nya bisa dikelola dan bisa di-recovery dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Kamhar kepada Tempo, Sabtu, 5 September 2020.

    Kamhar mengatakan belum ada komunikasi dan konfirmasi terkait kemungkinan mengembalikan dukungan dari PDIP untuk pasangan Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar. Ramai diberitakan, Ali Mukhni menyatakan ia dan Mulyadi akan memulangkan dukungan partai partai banteng. "Belum ada komunikasi dan konfirmasi," kata Kamhar.

    Menurut Kamhar, Demokrat menilai pernyataan Puan Maharani terkait Sumatera Barat dan Pancasila sebatas retorika. Ia mengatakan semua memahami secara substansi bahwa Sumbar dan Pancasila tak bisa dipisahkan.

    Di sisi lain, politikus Demokrat Cipta Panca Laksana mengaku menyarankan kepada Mulyadi agar mengembalikan dukungan dari PDIP. Panca juga mengklaim Mulyadi pada dasarnya menyetujui saran tersebut.

    "Daripada memberi efek negatif. Toh, dukungan PD (Partai Demokrat) dan PAN (Partai Amanat Nasional) sudah cukup," kata Panca lewat akun Twitternya, @panca66. Panca membolehkan cuitannya dikutip.

    Persoalan bermula saat pengumuman calon kepala daerah-wakil kepala daerah dari PDIP pada Rabu, 2 September lalu. Seusai membacakan rekomendasi untuk Mulyadi-Ali Mukhni, Puan melontarkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi pendukung Pancasila.

    Ucapan Puan itu menuai kritik dari sejumlah pihak. Sejumlah politikus PDIP sudah memberikan klarifikasi untuk meluruskan pernyataan Puan itu, tetapi polemik belum berakhir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.