TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta penyelenggaraan Pilkada 2020 menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pasalnya pemerintah sudah menggelontorkan anggaran tambahan mencapai Rp 5 triliun.
"Bayangkan, Rp 5 triliun. Berarti persiapan protokolnya harus sungguh-sungguh," katanya saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal, Sabtu, 5 September 2020.
Menurut Mahfud, pemerintah bersama DPR dan KPU sudah memutuskan Pilkada 2020 diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Ia pun meminta tidak ada lagi yang mempersoalkan masalah ini kendati pandemi Covid-19 saat kemungkinan masih belum hilang.
Karena itu, Mahfud meminta protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat. Mahfud mencontohkan beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi.
Pertama, pengurangan jumlah pemilih di TPS. Kedua pengaturan jadwal mencoblos. "Jadi setiap warga ada jadwalnya sehingga tak ada yang berdesak-desakan," ucap dia.
Ketiga, setiap petugas TPS dilengkapi dengan alat pelindung diri. Keempat, seluruh pemilih akan diberikan sarung tangan yang dipakai saat mencoblos. "Selesai mencoblos nanti sarung tangannya dibuang, disediakan tempat untuk itu," tutur Mahfud.
Yang pasti, ujar Mahfud, protokol 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan wajib dilaksanakan. "Nanti di TPS disediakan tempat cuci tangan dan disediakan juga tenaga medis. Kalau sewaktu-waktu diperlukan bisa ditangani oleh mereka," katanya.
