TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan praktik investor politik pada Pemilu bisa masuk karena mahalnya ongkos untuk mengikuti kontestasi yang harus dikeluarkan oleh para calon dan partai. Ia mengusulkan agar Pemilu sepenuhnya dibiayai negara untuk menutup celah ini.

"Barangkali di sini perlu agar proses demokrasi ini tetap berjalan, maka memang seharusnya negara yang membiayainya (Pemilu). Sehingga praktik yang dikhawatirkan tadi bisa ditekan dan bisa dieliminir," kata Mahyeldi dalam acara bedah buku 'Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia' yang diadakan secara daring, Sabtu 5 September 2020.

Mahalnya ongkos Pemilu, kata dia, ada dalam berbagai tingkat aktivitas pemilihan. Pelibatan banyak orang dalam prosesnya disebut Mahyeldi membuat kebutuhan dana semakin besar. Terutama saat pelaksanaan kampanye.

"Makin lama kampanye semakin banyak kebutuhan. Makin lama prosesnya semakin juga tinggi kebutuhan dananya," ujar Mahyeldi.

Ia juga menyebut terdapat persoalan lain yang muncul saat kampanye, yakni keterbelahan masyarakat. Karenanya perlu ada peraturan yang lebih terperinci untuk menghindari adanya permusuhan dan persaingan antar masyarakat.

Selain itu, pembiayaan oleh negara menurutnya akan memunculkan individu yang memiliki kualitas dalam Pemilu. Karena partai dan para calon tidak terbebani oleh ongkos. Sama halnya dengan yang dituturkan oleh penulis buku Mohammad Hidayaturrahman yang menyebut ongkos politik yang mahal saat ini menahan individu dengan kualitas untuk muncul.

"Jangankan berencana maju, berpikir untuk mencalonkan saja tidak mampu," ujar Hidayaturrahman dalam acara yang sama.

FIKRI ARIGI