Tenaga Ahli KSP: Buzzer Bekerja Sendiri, Kami Tak Bisa Apa-apa

Jumat, 4 September 2020 12:45 WIB

Ilustrasi buzzer. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menampik anggapan istana mengorganisir para buzzer untuk menyampaikan informasi, kebijakan maupun capaian kinerja. Menurut Donny, para buzzer itu bertindak sendiri sehingga pemerintah pun tak bisa menertibkan mereka.

"Menertibkan itu kan berarti pemerintah mengorganisir. Kalau saya organisir buzzer, ya bisa saya tertibkan, tapi kalau mereka bekerja sendiri kan kami tidak bisa apa-apa. Kecuali ada aduan, mereka merugikan, silakan mereka diproses," ujar Donny kepada wartawan, Jumat, 4 September 2020.

Menurut Donny, jika para buzzer membela sejumlah kebijakan pemerintah, maka hal tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri. Sementara pemerintah, ujar dia, bekerja dan menyampaikan program melalui jubir-jubir yang ada.

"Buzzer ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Mereka bekerja sendiri. Jika mereka kemudian kebablasan atau melanggar, akan diadukan. Tapi pemerintah tidak ada hubungannya sama sekali," ujarnya.

Dugaan penggunaan jasa buzzer atau pendengung hingga influencer yang dilakukan Istana, dilaporkan dalam Majalah Tempo edisi Senin, 31 Agustus 2020. Para buzzer dan influencer disebut ditengari digunakan untuk menggaungkan sejumlah isu di tengah masyarakat. Kakak sepupu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Andi Wibowo, diduga memimpin tim media sosial pemerintah.

Advertising
Advertising

Dari info yang dihimpun, setelah Pemilihan Presiden 2019 usai, Andi ditengari masih menjadi penghubung antara Jokowi dan tim media sosial. Andi disebut-sebut berkantor di Kantor Tim Narasi dan Komunikasi Digital Presiden di Lantai 2 Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Isu yang digaungkan pun semakin meluas. Mulai terkait dengan pergantian pimpinan Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) yang lalu, revisi Undang-Undang KPK, isu perombakan kabinet, hingga isu penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi.

Saat dikonfirmasi, Andi Wibowo sendiri tak mau menjelaskan peran dia dalam mengelola media sosial Jokowi. "Waduh, jangan tanya saya," kata Andi saat dihubungi Tempo via telepon. Andi pun enggan menanggapi pertanyaan lain yang diajukan. Artikel lebih lengkap dapat dibaca di Majalah TEMPO edisi Senin, 31 Agustus 2020.

Berita terkait

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

12 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

22 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya