TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta menyatakan mahasiswa menolak penarikan Dekan FK UPNVJ Prijo Sidipratomo ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Penarikan dr. Prijo oleh Kemenkes tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa FK UPNVJ," demikian bunyi dokumen rilis sikap BEM FK UPNVJ, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Berdasarkan survei yang dilakukan BEM FK terhadap mahasiswa di fakultas kedokteran pada 1-3 Juni 2020, sebanyak 98,9 persen dari 175 responden bersikap kontra terhadap penarikan Prijo. "Mahasiswa berpendapat penarikan dr. Prijo ke Kemenkes terlalu mendadak dan dengan alasan yang kurang dapat diterima," katanya.

Mahasiswa, menurut survei, mempertanyakan alasan Menteri Kesehatan Terawan yang membutuhkan dokter pendidik klinis di bidang radiologi. Sementara masih banyak dokter lain dengan kapabilitas yang sama namun tidak sedang memegang jabatan penting di institusi.

Selain itu, mahasiswa juga membutuhkan sosok Prijo sebagai Dekan dengan banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan selama pandemi Covid-19. "Keberadaan dekan baru dianggap bukan solusi yang terbaik menurut mahasiswa."

Apalagi, Prijo juga sedang mempersiapkan akreditasi FK UPNVJ untuk mendapat peringkat A. Penarikan Prijo itu dikhawatirkan akan mengganggu rencana tersebut.

Karena itu, mahasiswa FK UPNVJ pun menuntut rektor beserta jajaran untuk bertindak tegas dalam mempertahankan Prijo sebagai dekan. Jika poin tersebut tidak dapat dipenuhi, mahasiswa menuntut agar ada tindak tegas dalam pembuatan segala keputusan yang berkaitan dengan penarikan Prijo Sidipratomo.

"Termasuk melakukan pemilihan dekan FK sesegera mungkin, melanjutkan program akreditasi yang berjalan, dan menjamin nasib 7 mahasiswa bimbingan skripsi dr. Prijo," demikian sikap mahasiswa.

Prijo menjabat sebagai Dekan FK UPN Veteran sejak 2017. Surat penempatannya di kampus itu diteken oleh Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek pada 22 November 2017. Pada Mei 2020, Menkes Terawan mengirimkan surat penarikan terhadap mantan Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI yang pernah menjatuhkan sanksi kepadanya itu.

Dalam suratnya, Kemenkes beralasan sedang membutuhkan dokter pendidik klinis dengan spesialisasi radiologi untuk ditempatkan di unit pelaksana teknis. Posisi tersebut tergolong jabatan fungsional, bukan struktural.

FRISKI RIANA