TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi tidak tertutup dalam proses dan hasil pemeriksaan sidang etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Peraturan KPK, dan Dewas, disebut telah mengatur nilai-nilai keterbukaan lembaga antirasuah itu.

"Proses pemeriksaan harus menjunjung tinggi transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini penting untuk ditegaskan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu 26 Agustus 2020.

Menurutnya Pasal 5 Undang-Undang KPK menjelaskan KPK menjalankan tugas berasaskan pada nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Ditambah lagi Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Dewas dalam melaksanakan pemeriksaan dan persidangan berasaskan nilai akuntabilitas dan kepentingan umum.

"Dewas dilarang menutup diri atas proses dan hasil pemeriksaan terhadap Firli Bahuri," ujarnya.

Selain transparansi, ICW juga menyoal model pembuktian yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Ia mengharapkan Dewas tidak hanya mengandalkan pada pengakuan Firli saja. Namun, juga mendalami penggunaan helikopter yang diakui Firli menggunakan uang pribadi.

Menurutnya Dewas bisa menelusuri metode pembayaran seperti apa yang digunakan, tunai atau melalui perbankan. Kurnia juga menyebut seharusnya Firli memberikan bukti pembayaran yang otentik kepada majelis pemeriksa.

Selasa 25 Agustus 2020 kemarin, Dewas mengadakan sidang etik dengan memanggil Firli untuk diperiksa. Selain Firli juga dihadirkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebagai saksi.

Sidang etik ini menyoal perjalanan Firli dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, pada Sabtu 20 Februari 2020. Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah (helimousine). Ia melakukan perjalanan untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orang tuanya.