Di Hari Konstitusi, Ma'ruf Amin Ungkap 4 Capaian Pembangunan sebelum Pandemi

Reporter

Antara

Selasa, 18 Agustus 2020 12:48 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti peringatan Hari Konstitusi Tahun 2020 secara virtual dari kediaman dinas wapres di Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020. Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan capaian pembangunan secara nasional cukup membanggakan sebelum adanya pandemi COVID-19, antara lain di bidang demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

"Secara singkat, dapat saya sampaikan bahwa capaian pembangunan nasional, sebagaimana dicanangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, sebelum terjadinya wabah COVID-19 cukup membanggakan di berbagai bidang," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada peringatan Hari Konstitusi Tahun 2020 di Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020.

Sesuai dengan butir pertama amanat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, Pemerintah telah mencatatkan berbagai peningkatan dalam indeks demokrasi dan indeks pembangunan hukum, kata Ma'ruf.

Indeks Demokrasi di Indonesia tercatat meningkat 2,53 persen dari capaian 72,39 persen di 2018 menjadi 74,92 persen di 2019. Selain itu, peningkatan kapasitas pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri juga meningkat dari jumlah perlindungan terhadap 22.240 kasus pada semester II 2019 menjadi 28.596 kasus pada semester I 2020.

"Indeks Pembangunan Hukum dari 0,61 tahun 2018 menjadi 0,62 pada 2019; dan tingkat kejahatan atau crime rate menurun dari 93 orang per 100.000 penduduk pada 2019 menjadi 50 orang pers 100.000 penduduk pada semester I Tahun 2020," tambah Wapres.

Advertising
Advertising

Sementara itu, terkait amanat kedua pada UUD 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan umum, Ma'ruf mengatakan Pemerintah telah mencatatkan capaian-capaian antara lain penurunan prevalensi kekerdilan atau stunting pada balita, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Tingkat kemiskinan, yang 11,22 persen pada 2015 turun menjadi 9,78 persen pada Maret 2020; lalu meningkatnya cakupan kepesertaan JKN dari 61,5 persen pada 2015 telah mencapai 81,86 persen dari seluruh populasi pada Juni 2020," ujarnya.

Terkait amanat ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, "Pemerintah juga telah berhasil memperbaiki dan memeratakan akses pendidikan antarkelompok ekonomi," kata Wapres di Hari Konstitusi.

Terakhir, sesuai amanat keempat Pembukaan UUD 1945, telah diwujudkan oleh Pemerintah dengan terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan turut menjaga perdamaian global lewat keterpilihan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Berita terkait

Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

3 jam lalu

Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pentingnya perencanaan transportasi melihat dampak lingkungan

Baca Selengkapnya

DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

20 jam lalu

DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

PKB menyatakan susunan kepengurusan periode 2024-2049 yang beredar di publik belum final.

Baca Selengkapnya

Trenggalek Serius Tangani Stunting,Wakil Presiden Beri Insentif Fiskal untuk Bupati

2 hari lalu

Trenggalek Serius Tangani Stunting,Wakil Presiden Beri Insentif Fiskal untuk Bupati

Bupati Trenggalek M. Nur Arifin mendapat insentif fiskal lebih dari Rp 5 miliar dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena penanganan stunting melibatkan semua komponen di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Berkembang Pesat

4 hari lalu

Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Berkembang Pesat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Polemik PKB Bisa Diselesaikan di Mahkamah Partai

5 hari lalu

Pengamat Sebut Polemik PKB Bisa Diselesaikan di Mahkamah Partai

Pengamat merespons soal polemik muktamar tandingan PKB.

Baca Selengkapnya

BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

6 hari lalu

BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan dampak proporsi jumlah penduduk kelas menengah yang turun kelas.

Baca Selengkapnya

Kata Elite PKB soal Ma'ruf Amin Datangi Kantor DPP di Tengah Isu Muktamar Tandingan

7 hari lalu

Kata Elite PKB soal Ma'ruf Amin Datangi Kantor DPP di Tengah Isu Muktamar Tandingan

Sekelompok orang yang mengatasnamakan Fungsionaris DPP PKB akan menggelar Muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta pada 2-3 September.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Kantor DPP PKB Jelang Isu Muktamar Tandingan

7 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin Kunjungi Kantor DPP PKB Jelang Isu Muktamar Tandingan

Muktamar di Jakarta itu akan mendorong calon ketua umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

7 hari lalu

Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

KPK terus memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan Bansos Presiden di masa pandemi Covid-19. Kerugian negara sementara Rp 125 Miliar.

Baca Selengkapnya

BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

10 hari lalu

BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar mengatakan ada 9,48 juta penduduk kelas menengah yang turun kelas ke ambang rentan miskin.

Baca Selengkapnya