Drone Emprit: Pengkritik Indonesia Butuh Kerja Lebih Populer Ketimbang yang Pro

Senin, 17 Agustus 2020 07:02 WIB

Sejumlah buruh melakukan aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Dalam aksi ini para buruh menyuarakan penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Analisis Drone Emprit and Kernels Indonesia mencatat akun yang mengkritik kampanye tagar Indonesia butuh kerja lebih populer di media sosial. Tren tersebut terlihat dari data yang dikirimkan pendiri dan analis Drone Emprit, Ismail Fahmi kepada Tempo.

"Yang meramaikan hashtag Indonesia butuh kerja justru yang kontra," kata Fahmi ketika dihubungi, Ahad, 16 Agustus 2020.

Analisis Drone Emprit selama tujuh hari mulai 9-16 Agustus mencatat ada 6.243 unggahan terkait #Indonesiabutuhkerja. Perbincangan terbanyak terjadi di Twitter (5.847) disusul berita online (233), dan Instagram (163).

Di Twitter, tagar tersebut mulai terlihat pada 10 Agustus, menanjak pada 13 Agustus dengan 547 mentions, menjadi 1.311 mentions pada 14 Agustus, mencapai puncak kurva pada 15 Agustus dengan 3.516 mentions, lalu menurun ke angka 399 mentions pada 16 Agustus. Adapun kurva perbincangan tagar #Indonesiabutuhkerja di media online dan Instagram cenderung datar.

Kemudian, lima akun Twitter yang paling populer dalam isu ini ialah Winner Wijaya (@wwwWINNERrrr), Budi Setyarso (@BudiSetyarso), Ardhito Pramono (@ardhitoprmn), NephiLaxmus (@NephiLaxmus), dan Kanopi Bengkulu (@kanopimedia).

Advertising
Advertising

Cuitan Winner, NephiLaxmus, dan Kanopi Bengkulu pun bernada mengkritik #Indonesiabutuhkerja dan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

Di posisi keenam akun terpopuler, baru ada akun El Diablo (@xdigeeembok) yang menyampaikan narasi membantah pengakuan Ardhito Pramono dan pemberitaan Koran Tempo.

Adapun di Instagram, sepuluh unggahan paling banyak disukai ialah yang bernada kontra #Indonesiabutuhkerja dan menolak omnibus law. Sepuluh unggahan itu berasal dari akun @kolektifa (delapan unggahan), @indonesiafeminis, dan @bangsamahasiswa.

Akun-akun tersebut menggunakan tagar tolak omnibus law, gagalkan omnibus law, jegal omnibus law, dan sebagainya. "Kami melihat bahwa pola gerakan kontra omnibus jauh lebih besar ketimbang yang pro," kata Fahmi.

Berita terkait

Said Iqbal Minta Prabowo Copot Airlangga Bila Tak Hormati Putusan MK Soal UU Ciptaker

1 hari lalu

Said Iqbal Minta Prabowo Copot Airlangga Bila Tak Hormati Putusan MK Soal UU Ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengusulkan agar Airlangga Hartarto dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bila tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya

Fadli Zon: Omnibus Law Kebudayaan Dibahas Tahun Depan

1 hari lalu

Fadli Zon: Omnibus Law Kebudayaan Dibahas Tahun Depan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan omnibus law kebudayaan merupakan gagasan baru yang masih memerlukan kajian.

Baca Selengkapnya

Gugatan UU Cipta Kerja Diterima, Kontrak Kerja Maksimal 5 Tahun dan PHK Tak Boleh Asal

4 hari lalu

Gugatan UU Cipta Kerja Diterima, Kontrak Kerja Maksimal 5 Tahun dan PHK Tak Boleh Asal

MK mengabulkan sebagian gugatan UU Cipta Kerja, seperti PKWT maksimal lima tahun dan perundingan wajib dilakukan sebelum PHK.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

4 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

5 hari lalu

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

MK kabulkan uji materi tentang UU Cipta Kerja, minta DPR dan Pemerintah membuat UU ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari Omnibus Law

Baca Selengkapnya

Mendagri Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan DPR Revisi UU Politik Lewat Metode Omnibus Law

5 hari lalu

Mendagri Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan DPR Revisi UU Politik Lewat Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menyebut akan menyampaikan rencana DPR untuk merevisi sejumlah UU terkait politik kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Alasan Perludem Usul UU Pemilu Direvisi oleh DPR dalam Prolegnas 2025-2029

5 hari lalu

Alasan Perludem Usul UU Pemilu Direvisi oleh DPR dalam Prolegnas 2025-2029

Baleg DPR membuka peluang merevisi paket delapan undang-undang politik, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada, lewat metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menanggapi rencana DPR untuk merevisi delapan UU terkait politik dengan metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

11 hari lalu

Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

Data BPS menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah pada 2019 - 2024. Daya beli kelas menengah pun kian menurun. Apa saja kebijakan pemerintah yang menekan kelas menengah?

Baca Selengkapnya

Dema Justicia FH UGM Merilis Catatan Kritis 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Rapor Merah Sang Raja Jawa

13 hari lalu

Dema Justicia FH UGM Merilis Catatan Kritis 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Rapor Merah Sang Raja Jawa

Pada 20 Oktober 2024, saat pelantikan Prabowo-Gibran, Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dema Justicia FH UGM merilis catatan kritis untuk Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya