Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae (kiri) seusai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Mei 2020. Dian Ediana Rae dilantik sebagai kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia pada 14 Maret 2020. Masa jabatan Dian sebagai ketua PPATK akan berakhir pada 2021 atau melanjutkan sisa masa jabatan pemimpin yang digantikannya. Foto : Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool
TEMPO.CO, Jakarta-Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) belum menerima surat permohonan resmi dari Kejaksaan Agung dan Polri terkait bantuan menelusuri dana dalam kasus Djoko Tjandra.
"Saya sudah dengar, mungkin suratnya belum sampai kepada kami. Tapi kami siap untuk mendukung Kejaksaan Agung dan Polri apabila diminta," ujar Ketua PPATK Dian Ediana Rae saat dihubungi pada Jumat, 7 Agustus 2020.
Dua institusi hukum itu sebelumnya menyatakan telah menggandeng PPATK untuk membantu melacak aliran dana dalam kasus Djoko Tjandra. Untuk Kejaksaan Agung, aliran dana diduga ada dari Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Pinangki Sirna diketahui pernah bepergian ke luar negeri sebanyak sembilan kali tanpa seizin atasan. Kepergian Pinangki diduga untuk bertemu Djoko Tjandra saat masih menjadi buron.
Sementara di Polri, penyidik meminta PPATK untuk membantu mencari aliran dana dari Djoko Tjandra kepada Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri itu dinyatakan menyalahgunakan wewenangnya dengan menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra.
Prasetijo bahkan ikut mendampingi saat Djoko Tjandra pergi ke Pontianak. Selain itu, Prasetijo juga memfasilitasi pembuatan surat bebas Covid-19.
