TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto mangatakan birokrasi yang berpolitik dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 yang digelar serentak seharusnya menjadi peringatan atau alarm bagi semua pihak.

Agus Pramusinto pada kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” di Jakarta, Rabu, mengatakan peringatan tersebut menjadi penting guna menciptakan kondisi aparatur sipil negara tetap netral di Pilkada 2020.

"Ini alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi yaitu indikasi birokrasi berpolitik," kata Agus dalam keterangan pers.

Menurut dia, banyaknya pucuk pimpinan birokrasi yang terlibat dalam pelanggaran netralitas PNS atau ASN akan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang.

Dia menjelaskan, merujuk pada data KASN per 31 Juli 2020, sudah terjadi sebanyak 456 pelanggaran, sebanyak 27,6 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut kata dia tentunya menjadi pengingat agar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang benar-benar dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara.

“Harus dipastikan pelaksanaan suksesi melalui Pilkada serentak ini tidak ada pengerahan birokrasi, karena ASN netral dan birokrasi tidak berpolitik itu harga mati," ujar Ketua KASN.

ANTARA