Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M Rizqi Azmi, mengatakan penangkapan Djoko Tjandra menjadi momentum penting membongkar kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Bali.
"Ini adalah momen penting yang harus dimanfaatkan Kapolri dan Jaksa Agung membongkar kasus korupsi kelas kakap BLBI dan Bank Bali yang selama ini selalu menemui jalan buntu secara hukum dan politik di DPR," kata Rizqi melalui keterangannya di Jakarta, Minggu, 2 Agustus 2020.
Ia menyatakan Djoko Tjandra adalah salah satu kunci untuk membongkar pelaku-pelaku lainnya dan mengambil kembali aset negara yang telah dirampas dan dicuri oleh white collar crime atau kejahatan kerah putih.
Terhadap Djoko Tjandra, kata dia, Polri dan Kejaksaan Agung harus bertindak tegas dalam eksekusi kasus lama dan penegakan terhadap kasus tindak pidana yang baru saja dilakukannya sebagai residivis. Ia mengemukakan Djoko Tjandra sebagai seseorang koruptor berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2009 harus menjalani hukumannya yang setimpal, mulai dari segala itikad buruknya sewaktu masih menjadi buronan.
"Serta kejahatan baru yang merupakan tindak pidana dalam pemalsuan surat (termasuk penyuapan birokrasi), penipuan, kejahatan lintas negara ditambah dengan pemberatan pidana sebagai residivis sampai dengan permufakatan jahat dengan oknum aparat penegak hukum dan birokrat," tutur Rizqi.
Ia menjelaskan secara delik pidana, Djoko Tjandra sebagai koruptor yang melarikan diri dapat diberikan pemberatan hukuman sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia bisa dikenai Pasal 263 ayat 1 juncto Pasal 378 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara dikaitkan dengan pemalsuan dan penipuan berupa penerbitan surat berharga yang dapat menimbulkan kerugian.
"Dalam yurisprudensi tetap perlakuannya disebut intelectuele valsheid atau pemalsuan secara intelektual yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat," ucap Rizqi.
Sementara terkait residivis dan itikad buruk yang berkenaan dengan pasal di atas dapat dikenakan ketentuan Pasal 486 KUHP dengan penambahan sepertiga hukuman terutama terkait kasus tindak pidana baru Djoko Tjandra yang belum lewat lima tahun.
"Selanjutnya, terkait kongkalikong dengan oknum pejabat, Djoko Tjandra dapat juga dikenakan Pasal 88 dan Pasal 55 terkait permufakatan jahat yang seharusnya ini bisa dimanfaatkan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam mengurai dan membongkar benang kusut pemberantasan kasus korupsi Bank Bali dan BLBI," ujar Rizqi.
