INFO NASIONAL-- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Evy Mulyani, mengungkapkan prinsip penyaluran tunjangan profesi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, mengedepankan beberapa prinsip yakni efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat.

Dia yakin, hadirnya prinsip ini akan berdampak positif bagi para guru yaitu tepat sasaran. “Kita berharap ini akan tepat sasaran,” kata Evi, Sabtu(25/7) lalu.

Pemberian tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dikecualikan bagi guru pendidikan agama yang tunjangan profesinya dibayarkan oleh Kementerian Agama dan guru yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Evi menambahkan, pengecualian pemberian tunjangan profesi bagi guru SPK telah dilakukan sejak 2019 lalu.

Pun, realisasi tunjangan tetap memperhatikan delapan Standar Nasional Pendidikan, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan oleh satuan pendidikan termasuk SPK.

Merujuk pada pemenuhan syarat minimal 24 jam mata pelajaran sebagai beban kerja guru selama satu minggu, dan jumlah siswa minimal dalam satu kelas, untuk tiga mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia khusus bagi siswa Warga Negara Indonesia pada SPK.

Dalam catatan Kemendikbud, total SPK di Indonesia terdiri dari 184 pra-sekolah dan taman kanak-kanak, 202 sekolah dasar, 177 sekolah menengah pertama dan 122 sekolah menengah atas.

Kurikulum dari SPK sendiri merupakan perpaduan dari asing dan nasional karena merupakan satuan pendidikan yang dikelola atas dasar kerja sama lembaga pendidikan asing (LPA) yang terakreditasi dengan lembaga pendidikan di Indonesia (LPI).

Dengan perpaduan kurikulum, SPK juga menghadirkan guru-guru asing. Sebagian besar sekolah SPK dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK menerapkan metode Montessori, Waldorf dan Reggio Emilia.

Di Sekolah Dasar (SD) hingga sekolah menegah umumnya menerapkan program International Baccalaureate (IB), program Penempatan Lanjutan (AP) Dewan Perguruan Tinggi dan kurikulum Sertifikat Internasional Pendidikan Menengah (IGCSE) Cambridge International

Dengan perpaduan kurikulum, guru asing dan nasional, sekolah SPK juga dilengkapi dengan fasilitas yang wah. Mulai dari laboratorium bahasa, lapangan untuk olahraga, kolam renang hingga lintasan atletik.

Tak heran, dengan fasilitas ini sekolah SPK hanya mampu dinikmati oleh kalangan menegah atas saja karena mengharuskan pembiayaan ongkos pendidikan yang relatif mahal. Dengan mempertimbangkan besaran biaya Pendidikan yang mencapai ratusan juta rupiah, pemerintah menghapuskan tunjangan profesi bagi guru yang bertugas di SPK.

Pengamat dan Praktisi Pendidikan, Satriwan Salim, menambahkan dengan menarik ongkos pendidikan yang tidak sedikit, sekolah SPK diyakini mampu mensejahterakan tenaga pengajarnya.

Kondisi ini, lanjut Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berbeda dengan sekolah swasta nasional. Ada sekolah swasta nasional yang ‘makmur’ tetapi ada juga yang pas-pasan karena hanya mengandalkan sumber pemasukan dari SPP.

Terpisah, Anita Purnomosari dari IPH Schools menambahkan, sekolahnya memang sudah mandiri dalam mengelola operasionalnya. Saat pemerintah memutuskan menghentikan tunjangan bagi guru SPK, pihaknya sudah menanggung gaji serta tunjangan bagi guru-gurunya.

“Ketika sudah komitmen menjadi SPK otomatis semua jadi tanggung jawab yayasan. Tidak boleh mengharapkan bantuan pemerintah,” ujarnya.(*)