TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama memutuskan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Kami memutuskan mundur dari program itu. Dari awal konsepnya enggak jelas, prosedurnya enggak jelas,” kata Ketua LP Ma’arif NU Arifin Junaidi kepada Tempo, Kamis, 23 Juli 2020.

POP merupakan program peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia yang digagas oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Arifin mengatakan, ada sejumlah keanehan dari daftar organisasi kemasyarakat yang lolos seleksi POP.

Menurut dia, ada organisasi yang tidak berhubungan dengan pendidikan tapi lolos verifikasi. “Ada kelompok pecinta budaya, pecinta film segala macam itu. Ya, saya ndak kenal organisasi itu,” katanya.

Selain itu, banyak organisasi di bidang pendidikan yang kredibel namun tidak lolos verifikasi. Misalnya, Arifin menyebutkan, Yayasan Muslimat Nahdlatul Ulama yang mengelola puluhan ribu taman kanak-kanak, Persatuan Guru NU (Pergunu), dan Aisyiyah turut mendaftar namun tak lolos.

Meski mundur, Arifin mengatakan bahwa LP Ma’arif NU selama ini sudah menjalankan program pelatihan untuk kepala sekolah di bawah naungannya. Kepala sekolah yang dilatih nantinya akan diwajibkan melatih guru di sekolah masing-masing dan kepala sekolah di sekolah sekitarnya. “Itu atas biaya sendiri,” ujarnya.

Sebelum LP Ma’arif Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak. Muhammadiyah menilai Kemendikbud tidak transparan dalam proses seleksi karena ada ormas terindikasi abal-abal yang lolos dan mendapat dana bantuan maksimal Rp 20 miliar.

FRISKI RIANA