TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengatakan semua orang yang menempati jabatan komisaris dan direksi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah titipan. Adian menyebut ada sekitar 6.000-7.200 komisaris dan direksi dari seluruh perusahaan pelat merah di Tanah Air, baik perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan BUMN.

"Dari enam ribu sampai tujuh ribu dua ratus komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan," kata Adian di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juli 2020.

Angka 6.000-7.200 komisaris dan direksi BUMN itu merujuk pada pernyataan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin pada Maret lalu yang dikutip media massa. Menurut Budi, jumlah perusahaan BUMN dari induk hingga cucu berkisar 1.000-1.200.

Adian mengatakan direksi dan komisaris BUMN titipan sebab selama ini tak pernah ada jalur atau lowongan bagi orang banyak untuk mendaftar. Artinya, ujar dia, tidak setiap orang memiliki akses untuk menduduki jabatan tersebut.

"Enggak ada lowongan kerjanya. 'Dibutuhkan lowongan BUMN A, membutuhkan komisaris dan direksi. Yuk ramai-ramai melamar yuk.' Enggak ada," ujar Adian.

Dari sekitar 6.000-7.200 jumlah komisaris dan direksi BUMN, Adian memperkirakan hanya 1.000 di antaranya yang merupakan titipan partai-partai politik, relawan, hingga kementerian dan lembaga termasuk TNI/Polri. Ia pun menilai titipan-titipan yang jelas asal-usulnya ini lebih bisa dipertimbangkan.

"Kalau titipan partai, relawan, jelas asalnya. Yang penting mereka punya kapasitas, kemampuan, kredibilitas, dan sebagainya," kata Adian.

Menurut Adian, yang mestinya disoroti ialah 5.000-6.200 direksi dan komisaris BUMN yang bukan berasal dari titipan pihak-pihak tersebut. Ia mengatakan bisa saja mereka justru berasal dari para mafia.

"Yang menarik ada ribuan kita tidak tahu ini titipan siapa. Mafiakah? Mafia mana? Migas, infrastruktur, listrik, impor, alkes, kita tidak tahu, mari kita cari tahu," ujar Adian.

Adian sekaligus mengklarifikasi pemberitaan Majalah Tempo dalam edisi 18 Juli 2020 bertajuk 'Bancakan Jatah BUMN'. Ia menganggap pemberitaan tersebut mengesankan dirinya meminta jatah komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Menurut Adian, justru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta dirinya menyetor daftar nama untuk menempati jabatan komisaris perusahaan pelat merah. Adian mengatakan nama-nama diserahkannya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno sesuai permintaan Jokowi.

Adian juga menjelaskan permintaan Jokowi terkait nama-nama relawan untuk duduk di BUMN ini bukan kali pertama. Namun sudah terjadi saat Jokowi memenangi Pilpres 2014.

Adian pun menganggap dirinya tak ada masalah langsung dengan Erick Thohir. Perkara tak disetujuinya nama-nama yang dia setorkan, ia menganggap hal itu urusan Erick Thohir dengan Jokowi yang awalnya meminta daftar nama. "Kalau Pak Erick bilang dia menolak nama-nama yang diberikan, yang diberikan siapa? Saya tidak berikan ke dia, tapi ke Mensesneg dan Presiden. Jadi kalau dia menolak, dia menolak nama-nama yang diberikan Presiden," ujar Adian.

BUDIARTI UTAMI PUTRI