KPK Ingatkan Penunjukan Komisaris BUMN Bukan Karena Relasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nurul Ghufron merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Nurul juga kerap menulis karya ilmiah dengan tema pidana korupsi. Sebelum menjadi dosen, ia juga punya pengalaman sebagai pengacara. Nurul terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.832.777.249.TEMPO/M Taufan Rengganis

    Nurul Ghufron merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Nurul juga kerap menulis karya ilmiah dengan tema pidana korupsi. Sebelum menjadi dosen, ia juga punya pengalaman sebagai pengacara. Nurul terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.832.777.249.TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar tak ada konflik kepentingan dalam penunjukan pucuk pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk komisaris.

    "Komisaris itu ditunjuk benar-benar karena profesionalisme, tidak ada karena relasi-relasi apapun dengan penyelenggara negara yang lainnya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di kantornya, Rabu, 22 Juli 2020.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku mendapat titipan nama-nama calon komisaris hingga direksi perusahaan pelat merah. Berbagai lembaga, partai, relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, sampai organisasi masyarakat menyorongkan usulannya kepada Erick.

    “Tak hanya dari partai, menteri terkait juga minta. Ini bukan sesuatu hal yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok,” kata Erick seperti dikutip dalam wawancara khusus bersama Majalah Tempo edisi 18 Juli 2020.

    Salah satu pihak yang mengajukan nama-nama calon pejabat pelat merah ke Erick adalah politikus PDIP, Adian Napitupulu. “Gue sampaikan, kami dimintai nama-nama oleh Presiden,” kata Adian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.