Adian Napitupulu Minta Erick Jangan Sebar Isu di Tengah Covid-19

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus PDIP Adian Napitupulu digoda oleh sejumlah orang sebagai kandidat menteri di kabinet kedua Presiden Joko Widodo, di sela sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Politikus PDIP Adian Napitupulu digoda oleh sejumlah orang sebagai kandidat menteri di kabinet kedua Presiden Joko Widodo, di sela sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tak menjadi penyebar isu mafia alat kesehatan di tengah wabah Covid-19.

    "Baiknya (Erick Thohir) bekerja fokus dan jangan menjadi penyebar isu," katanya kepada pers pada Selasa, 21 April 2020.

    Adian Napitupulu menuturkan jika memang ada mafia dalam impor alat kesehatan, dia meminta Menteri Erick Thohir segera laporkannya kepada Presiden Jokowi dan penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, atau KPK.

    Dia pun berpendapat jika Erick melihat terjadi dominasi impor alat kesehatan dia memintanya segera mengadukan ke KPPU.

    "Semua mekanisme saat ini sudah ada," ujarnya.

    Adian Napitupulu menanggapi penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir soal adanya mafia impor alat kesehatan. Menurut dia, mayoritas atao 80 persen lebih alat kesehatan di Indonesia hasil impor.

    Anggota Komisi Pertahanan DPR itu pun meminta semua jajaran pemerintah, mulai dari menteri hingga kepala daerah fokus bekerja untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tak cuma itu, menurut dia, jajaran pemerintahan juga harus mempu mengurangi pengangguran dan menyiapkan ketersediaan bahan pokok.

    Adian Napitupulu juga mengajak masyarakat menengok sejarah bahwa setiap wabah penyakit diiringi dengan kelaparan yang merebak di mana-mana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.