TEMPO Interaktif-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->, Jakarta: Presiden tidak mau turut campur dalam persoalan hukum yang bakal melilit Ketua Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli setelah polisi akan menetapkan dirinya sebagai tersangka. Presiden juga tidak mengintervensi proses hukum yang bakal dihadapi oleh Mantan Menteri Koordinator Prekonomian era Abdurrahman Wahid ini.

Menurut Juru Bicara Presiden Andi Malaranggeng, Presiden juga tidak menzalimi siapapun termauk Rizal Ramli. Segala sesuatu yang terkait dengan urusan hukum, ujar Andi, Presiden selalu menyerahkannya ke proses hukum itu sendiri. "Apapun yang menjadi keputusan hukum Presiden tidak intervensi, biarlah fakta-fakta hukum yang berbicara, masyarakat yag akan menilai dengan sendirinya," ujar Andi pada Acara Selapanan Cucu Presiden dan buka bersama di Istana Negara Minggu (21/9).

Rizal Ramli pada Jumat lalu (19/9) mencari dukungan moral dari Ketua Dewan Penasehat PDI Perjuangan Taufik Kiemas. Rizal mengaku kepada Taufik Kiemas bahwa belakangan ada upaya mendiskreditkan dirinya melalui campur tangan polisi. Dalam pertemuan itu juga Taufik mengaku pernah dizalimi Yudhoyono. Namun hal itu ditanggapi oleh Andi sebagai upaya mencari popularitas.

"Memang paling enak mengaku dizalimi, mudah-mudahan dengan merasa dizalimi lalu kemudian mendapat simpati, tapi rakyat sudah tahu apalagi kalau itu kisah-kisah lama, biar rakyat melihat sendiri," ujar Andi.

Rabu lalu, polisi akan menetapkan Rizal sebagai tersangka dalam kasus demonstrasi yang berakhir rusuh pada 24 Juni lalu. Polisi menuduh Komite yang dipimpin Rizal merancang dan mendanai unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM di Jakarta. Taufik Kiemas dalam pertemuan dengan Rizal bahkan menyebutkan pemerintah telah menghalangi demokrasi dengan penetapan Rizal sebagai tersangka.

Namun, menurut Andi upaya ini tidak ada hubungannnya dengan Presiden dan bukan upaya membungkam Rizal. Setiap hari, ujar dia, istana selalu terbuka dengan demonstrasi, yang penting dalam menyampaikan kebebasan berpendapat dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan menimbulkan hal yang anarkis. "Sekarang zaman demokrasi, tidak ada bungkam-bungkaman," ujar dia.

Anton Aprianto