Anggota DPR Dukung Polri Usut Surat Jalan Joko Tjandra

Reporter

Editor

Rabu, 15 Juli 2020 15:17 WIB

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (kedua dari kiri) menyerahkan surat jalan Joko Tjandra yang diduga dikeluarkan salah satu instansi penegak hukum kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 14 Juli 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mendukung langkah Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang akan melakukan pemeriksaan surat jalan bagi Joko Tjandra.

"Komisi III DPR RI siap mendukung langkah Polri dalam membongkar skandal Joko Tjandra ini," kata Sahroni, di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020.

Dia juga menyarankan agar Bareskrim membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) untuk menyelidiki lebih dalam terkait kasus pria yang sebelumnya bernama Djoko Tjandra itu.

Sahroni mengatakan, selain membentuk Satgassus, dirinya juga menyarankan agar Bareskrim Mabes Polri mengambil tindakan untuk membekukan aset-aset Joko Tjandra yang ada di dalam maupun di luar negeri.

Sahroni juga meminta ketegasan Bareskrim Mabes Polri untuk membekukan aset-aset Joko Tjandra yang ada di dalam maupun di luar negeri.

Advertising

"Saya yakin Kabareskrim berani melakukan hal ini demi kepentingan penegakan hukum bangsa dan negara," ujarnya.

Menurut dia, dalam langkah pembentukan Satgassus, hal tersebut penting untuk memastikan bahwa jajaran kepolisian yang ada tetap berkomitmen untuk penegakan hukum dan tidak main mata khususnya dalam kasus-kasus besar seperti Joko Tjandra ini.

Sahroni mendukung Kabareskrim Polri untuk segera menindak jajarannya yang memang ketahuan membantu lolosnya Djoko Tjandra.

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

7 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

8 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

9 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

12 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

13 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya