TEMPO.CO, Jakarta - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya menunjuk Mayor Jenderal (Purn) Muchdi Pr menjadi ketua umum menggeser Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Keputusan ini diambil dalam Munaslub Berkarya yang digelar pada Sabtu, 11 Juli 2020 secara langsung dan virtual.

"Ketua Umum terpilih Mayjen TNI (Purn) Muchdi Pr dan Sekjend (Sekretaris Jenderal) terpilih Badaruddin Andi Picunang," kata Badaruddin dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 Juli 2020.

Total ada enam poin lain dari hasil Munaslub Partai Berkarya. Pertama, nama dan logo partai berubah kembali menjadi Partai Beringin Karya yang disingkat Berkarya, sesuai akta pendirian pada 5 Mei 2016.

Berikutnya, warna dasar bendera berubah dari kuning menjadi putih. Poin ketiga adalah penetapan Muchdi dan Badaruddin sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal.

Muchdi dan Badaruddin sekaligus menjadi ketua dan sekretaris dalam tim formatur yang terdiri dari lima orang. Tim ini akan menyusun pengurus DPP Partai Beringin Karya periode 2020-2025.

Keempat, Berkarya mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019 yang sah. Kelima, Berkarya meminta negara agar memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2, Soeharto.

"Yang telah berjasa dengan wacana trilogi pembangunannya dengan jaminan keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan di segala bidang," kata Badaruddin.

Keenam, Badaruddin melanjutkan, Munaslub menganulir beberapa kebijakan pimpinan partai sebelumnya terkait SK pengurus di semua tingkatan yang dianggap cacat hukum dan rekomendasi Pilkada 2020 tanpa prosedural.

<!--more-->

Munaslub Berkarya digelar oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya pada Sabtu, 11 Juli 2020. Badaruddin mengklaim Munaslub diikuti oleh 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 370 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mewakili dua pertiga DPW/DPD se-Indonesia.

Acara dibuka langsung oleh Mayjen (Purn) Syamsu Djalal selaku Ketua Mahkamah Partai sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Berkarya di SK Kementerian Hukum dan HAM terakhir.

Badar mengatakan acara sedianya dimulai pada pukul 10.00 WIB, tetapi ditunda hingga pukul 16.00 WIB. Alasannya, ada sekelompok orang mengatasnamakan AMPB yang mengawal kedatangan Tommy Soeharto dan Sekretaris Jenderal Berkarya Priyo Budi Santoso ke lokasi Munaslub.

"Tujuannya membubarkan kegiatan Munaslub yang mereka anggap ilegal dan tak konstitusional," kata Badaruddin.

Menurut Badar, mereka beringas dan memporakporandakan properti panitia, masuk ke dalam ruang Munaslub, dan merobek backdrop disaksikan Tommy dan Priyo. "Suatu pertontonan yang memalukan dengan gaya premanisme memakai atribut partai."

Badar mengatakan, pihaknya telah jauh hari menyampaikan alasan menggelar Munaslub. Ia menyebut penyebabnya ialah kekosongan dan tersumbatnya komunikasi sejak Rapat Pimpinan Nasional III Partai Berkarya pada 2018.

Selain itu, dia mengaku tak ada evaluasi hasil Pemilu 2019, tak ada rapat-rapat dalam pengambilan kebijakan, tak ada petunjuk dan produk pedoman organisasi sebagai turunan AD/ART Partai Berkarya. Badar juga menilai pengelolaan partai jauh dari yang diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan AD/ART Berkarya.

"Pengelolaan partai dilakukan secara otokrasi dan feodalisme, jauh dari semangat demokrasi," kata Badar yang sebelumnya juga merupakan Sekjen Berkarya ini.

Tempo masih mengupayakan konfirmasi ke Priyo dan Tommy atas tudingan-tudingan ini.