TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta kasus Covid-19 di kluster Secapa AD atau Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Bandung dan Pusdik Polisi Militer AD Cimahi harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. "Khususnya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan TNI/TNI AD," kata Riefky, Sabtu, 11 Juli 2020.

Dia menyatakan perlu kebijakan komprehensif terkait penanganan kasus Covid-19 agar tidak mengganggu performa TNI sebagai salah satu institusi yang terlibat dalam menanggulangi wabah Covid-19. "Peran TNI dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Gugus Tugas Covid-19 harus terus dijaga dan ditingkatkan, setidaknya sampai tersedianya vaksin di Tanah Air," tuturnya.

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan zona merah yang terjadi di Secapa AD dan Pusdikpom AD merupakan alarm agar kasus serupa tidak terjadi lagi di Lembaga Pendidikan (Lemdik) TNI lainnya. "Jika di Lemdik Sipil metode pembelajaran daring saat ini menjadi prioritas pada masa pandemi, maka seyogyanya Lemdik TNI juga perlu beradaptasi dengan metode daring tersebut," ujar Riefky.

Menurut dia, metode pembelajaran daring dengan konferensi video merupakan satu-satunya alternatif terbaik dalam proses belajar mengajar. "Metode ini sesuai dengan protokol kesehatan yang bertujuan untuk menekan intensitas interaksi fisik secara langsung serta meminimalkan berkumpulnya personel dalam jumlah besar," ucap dia.

Secara simultan, ia mengatakan selain dilakukan evaluasi internal oleh TNI, pemerintah daerah perlu menelusuri individu yang sempat berinteraksi dengan pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan dari Secapa AD.

"Untuk mencegah jangan sampai kluster Secapa AD dan Pusdikpom AD ini menjadi sumber penyebaran wabah baru di Bandung. Mengingat para peserta didik kedua Lemdik tersebut berasal dari seluruh Indonesia," kata Riefky.