TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai tak ada urgensi Presiden Jokowi menjadikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menteri dalam reshuffle kabinet mendatang.

Menurut Yunarto, masuknya AHY justru akan dianggap reshuffle sebagai upaya menata koalisi, bukan menata kerja kabinet.

"Jadi antiklimaks," kata Yunarto dalam webinar 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020.

Dia berpendapat di satu sisi, AHY memerlukan panggung jika ingin maju di Pilpres 2024. Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu disebutnya tak memiliki panggung sebesar para kepala daerah.

"Dia harus mendapat panggung, salah satunya dengan menjadi menteri."

Adapun dari sisi Jokowi, dia melanjutkan, bergabungnya Demokrat akan menambah kekuatan koalisi di parlemen. Jokowi pun akan lebih mudah menggolkan agenda pemerintahannya, seperti omnibus law RUU Cipta Kerja dan pemindahan ibu kota negara.

Meski begitu, Yunarto memandang, Jokowi tak memerlukan penambahan partai anggota koalisi. Dalam balik video kemarahan Jokowi pada rapat kabinet 18 Juni 2020 jelas sekali Jokowi tak menyinggung koalisi partai. Apalagi, kekuatan koalisi Jokowi sudah mayoritas di parlemen.

"Jokowi sudah 74 persen menguasai parlemen. Untuk apa (memasukkan Demokrat)?"

Menurut dia, kemarahan Jokowi menjadi antiklimaks terjadi penambahan anggota koalisi, termasuk jika AHY masuk kabinet.

"Apa urgensinya, misalnya, AHY dengan penanganan Covid-19 yang lebih baik?" ucapnya.

Wacana Demokrat masuk koalisi pendukung pemerintah mencuat kembali seiring dengan beredarnya susunan nama menteri hasil reshuffle melalui grup Whatsapp.

Pada beberapa versi yang beredar, nama AHY muncul sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

"Biasanya yang tertulis itu malah enggak jadi," kata Yunarto dengan nada bergurau.