Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut

Sabtu, 4 Juli 2020 19:44 WIB

Ilustrasi cabai merah. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Medan - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut) mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bibit dan sarana pertanian pengembangan bawang merah, aneka cabai, dan bawang putih senilai 28 miliar.

Dana yang dikorupsi diduga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut.

"Beberapa pejabat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut memang sedang kami periksa." kata Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejaksaan Tinggi Sumut Agus Sampe Tua Lumbangaol hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020, kepada Tempo.

Menurut Agus, anggaran proyek pengembangan hortikultura tersebut dari dua sumber, yakni APBN dan APBD Sumut.

Sumber Tempo menerangkan, pengadaan ditengarai tidak sesuai spesifikasi sehingga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.

"Terjadi mark up luas lahan pengembangan tanaman itu."

Tim Jaksa Pidana Khusus pun telah memeriksa Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Dahler Lubis dan beberapa pejabat Eselon III.

Sumber Tempo menuturkan pejabat Sumut yang diperiksa Kejaksaan Tinggi antara lain Kepala Bidang Hortikultura, Kuasa Pengguna Anggaran Jhoni Hakim Purba, dan Azhar Siregar.

Penelusuran Tempo menunjukkan, proyek pengembangan bawang merah, aneka cabai, dan bawang putih bernilai Rp 28 miliar diduga tidak sesuai perencanaan.

Proyek Tahun Anggaran 2019 tersebut dilakukan di beberapa kabupaten di Sumut, yakni Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi, Pakpak Bharat, Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan.

Tanaman hortikultura di Sumut kerap mempengaruhi inflasi Sumut sehingga Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pengembangan bawang merah, aneka cabai, dan bawang putih.

Kepala Inspektorat Provinsi Sumut Lasro Marbun, yang dihubungi Tempo, menyatakan bahwa belum mengetahui hasil audit proyek tersebut. Tapi dia mengakui proyek pengembangan bawang merah, aneka cabai, dan bawang putih Tahun Anggaran 2019 tengah diperiksa Kejaksaan.

"Saya akan tanyakan hasil audit tersebut kepada Inspektorat Pembantu." ujar Marbun

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya