Cerita Eks Komisioner soal Perayaan HUT Bhayangkara di KPK

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Kamis, 2 Juli 2020 21:01 WIB

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir sebagai pemohon pada sidang lanjutan terkait persidangan pengujian UU KPK di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menceritakan kebiasaan di bekas lembaganya saat Hari Bhayangkara alias hari lahir kepolisian. Menurut dia, tak pernah ada gelaran upacara HUT Bhayangkara pada 1 Juli di KPK.

"Seingat saya enggak, (biasanya) mengucapkan selamat kepada teman-teman asal Polri yang ada di KPK," kata Saut lewat pesan teks, Rabu, 1 Juli 2020.

Saut mengatakan ucapan selamat itu disampaikan melalui aplikasi WhatsApp. Ucapan selamat juga disampaikan bila tak sengaja berpapasan atau ketika kebetulan sedang melakukan rapat.

Dia mengatakan ucapan selamat juga disampaikan kepada kepolisian secara formal, maupun informal sebagai simbol kekerabatan pribadi dan instansi sesama penegak hukum.

Menurut Saut, beberapa pegawainya yang berasal dari institusi lain memang pernah merayakan hari ulang tahun lembaganya. Misalnya, ketika hari ulang tahun kejaksaan. Para jaksa yang bekerja di KPK biasanya berkumpul di ruang kolaborasi untuk makan-makan. Lima pimpinan KPK kemudian ikut bergabung untuk makan bareng. "Jadi bukan direncanakan oleh KPK secara formal," kata dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, pelaksanaan upacara HUT Bhayangkara di Gedung KPK menjadi sorotan. Ketua KPK Firli Bahuri dan pejabat struktural Polri di KPK melakukan upacara secara virtual mengikuti acara serupa yang dihelat di Istana Negara. Upacara diikuti dengan acara syukuran potong tumpeng.

Indonesia Corruption Watch menganggap perayaan itu imbas dari sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang ogah mengundurkan diri dari institusi kepolisian. Namun, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan upacara di KPK dilakukan karena pandemi Covid-19. Dia mengatakan biasanya upacara dilakukan di Mabes Polri. Pejabat Polri di KPK kemudian datang ke Mabes. Dia bilang uang perayaan ini tidak menggunakan duit lembaga.

Saut tak mempermasalahkan upacara dan perayaan itu di bekas lembaganya. "Kalau itu yang akan membuat negeri ini lebih beradab, lebih adil, lebih jujur karena KPK kinerjanya baik, mengapa tidak?" Ia hanya mengingatkan untuk hati-hati dalam menggunakan anggaran.

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

11 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

11 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

13 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

13 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

14 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

16 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

17 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

17 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

18 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya