TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Jokowi tentang rombak kabinet (reshuffle) mengundang komentar dari berbagai pihak, termasuk dari politikus asal sejumlah partai. Partai-partai menilainya sebagai hak prerogatif presiden, ada pula menilai cara presiden menegur menterinya.

Dalam rapat dengan para menterinya pada 18 Juni 2020 yang dipublikasikan di akun Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad, 28 Juni 2020, Presiden Joko Widodo meminta kabinetnya bekerja lebih keras dalam menangani pandemi Covid-19. Dia mengatakan langkah luar biasa atau extraordinary akan dia tempuh, termasuk perombakan kabinet.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 di Istana Negara. "Sudah kepikiran ke mana-mana saya."

Dalam pembukaan rapat, Jokowi menyatakan bahwa jajaran kabinetnya belum memiliki satu perasaan yang sama bahwa saat ini situasi tengah krisis. "Kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali," ujar Jokowi. Ia mengatakan siap membuka jalan bagi para menterinya untuk melakukan tindakan luar biasa, termasuk jika membutuhkan peraturan pesiden dalam prosesnya.

Berikut adalah tanggapan sejumlah politikus mengenai ancaman rombak kabinet Jokowi:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan kemarahan Jokowi terhadap sejumlah menteri bisa jadi merupakan sinyal perombakan kabinet, tetapi bisa juga tidak. "Hanya kalau melihat pada masa kepresidenan Pak Jokowi yang pertama, reshuffle itu bukan lagi hal yang luar biasa," kata Arsul kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2020. Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi empat kali merombak kabinet.

Arsul mengatakan, kemarahan atau kekecewaan Jokowi kepada sejumlah menteri merupakan lecutan agar kabinet bekerja lebih keras dan lebih peka menyikapi pandemi Covid-19. Apalagi wabah ini juga menyebabkan kelesuan ekonomi luar biasa yang mengarah pada resesi.

PPP menyerahkan urusan perombakan kabinet sepenuhnya sebagai prerogatif presiden. Begitu pun terkait kewenangan melebur atau bahkan membubarkan kementerian/lembaga.

2. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan reshuffle menjadi prerogatif Presiden Joko Widodo. Ia yakin Presiden memiliki banyak pertimbangan dan hasil evaluasi terkait kinerja para menterinya.

"Tapi Presiden perlu juga untuk mendengarkan publik, kan banyak hasil survei," kata Saan kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2020. Saan mengatakan ada banyak hasil survei terkait kinerja menteri.

Nasdem menyerahkan keputusan perombakan kabinet kepada Jokowi. Namun, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini yakin menteri-menteri dari NasDem berkinerja baik.

Para menteri dari partai besutan Surya Paloh ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. "Mungkin subjektif ya pandangan kami, cukup baik lah, perform lah kami. Johnny, Bu Siti, Pak Sahrul, itu kinerjanya, performanya, perform lah, bagus," ujar Saan.

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan perombakan adalah salah satu instrumen Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi kinerja menteri "Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden juga sebagai instrumen yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja menteri," kata Hasto, Senin, 29 Juni 2020.

Ia menilai wajar Presiden Jokowi marah dan menegur jajaran Kabinet Indonesia Maju. Menurut Hasto, koordinasi, kerja sama antarkementerian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan di tengah pandemi ini. "Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," kata Hasto.

Hasto mengatakan sejak awal Jokowi sudah mengingatkan seriusnya Covid-19 untuk kehidupan rakyat. Maka dari itu, kata dia, setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambill tanggung jawab melalui kebijakan terobosan membantu rakyat.

4. Partai Gerindra

Dilansir dari Bisnis.com, politikus Gerindra Fadli Zon meyakini ketua umum partainya, Prabowo Subianto, tak bakal kena perombakan kabinet.

"Kalau itu gampang saja jawab, bukan Menteri Pertahanan (Prabowo) kelihatannya. Kalau menteri pertahanan sudah cocok di tempatnya, kalau yang lain saya kira masih bisa diutak-atik," kata dia dalam sebuah diskusi daring pada Senin.

Fadli juga menilai pidato Jokowi bisa bermata dua. Pertama, presiden memang mau mengimbau menteri-menterinya untuk menyadari bahwa diperlukan persamaan persepsi adalam situasi krisis. "Atau pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk membuat sebuah orkestra yang baik karena Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi presiden."

CAESAR AKBAR | BUDIARTI UTAMI | EGI ADYATAMA | BISNIS