TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI merespons hasil survei Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyebut jika polisi menjadi pelaku penganiayaan terbanyak.

"Terkait hasil survei tersebut Polri sangat menghormati dan menghargai semua kritik yang ditujukan ke Polri. Tentunya hal tersebut sebagai bahan Introspeksi diri," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono melalui pesan teks pada Ahad, 28 Juni 2020.

Awi menjelaskan, jika dalam setiap tugas, polisi selalu dibekali dengan instrumen seperti Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, ada Peraturan Kepala Kepolisian RI yang juga ikut mengatur segala tingkah laku anggota.

Kendati demikian, Awi mengakui jika ada segelintir anggota yang bertindak di luar aturan. "Tentunya kalau ada yang melanggar SOP dan Perkap (Peraturan Kapolri), maka ada mekanisme kontrolnya," kata dia.

Mekanisme kontrol itu, kata Awi, ada di setiap aspek. Misalnya ada Inspektorat Pengawasan Umum untuk pengawasan internal. Lalu ada Divisi Profesi dan Pengamanan yang akan menindak anggota jika melakukan pelanggaran.

"Di samping itu ada juga pengawas eksternal yang selama ini juga ikut melakukan pengawasan terhadap Polri. Seperti Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), Ombudsman RI, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), dan sebagainya," kata Awi.

Sebelumnya, KontraS menyebut Polri merupakan pelaku penyiksaan dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 48 kasus. Hasil itu didapatkan melalui survei yang KontraS lakukan sejak Juni 2019 hingga Mei 2020.

Rinciannya, 28 kasus di kepolisian resor, 11 kasus di kepolisian sektor, dan 8 kasus di kepolisian daerah. Para personel ini kebanyakan menggunakan tangan kosong sebagai instrumen penyiksaan.