TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan mengatakan ada dua faktor yang memunculkan potensi kerugian negara dalam program Kartu Prakerja. Pertama, ialah konten kursus digital yang ternyata ada yang gratis di internet dan kedua konten kursus digital yang ditengarai mengandung konflik kepentingan.

“Kalau udah ada conflict of interest dan gratisan pula, itu kan telak,” kata Pahala di kantornya, Jumat, 19 Juni 2020.

KPK menemukan ada 250 jenis pelatihan yang memiliki potensi konflik kepentingan. Ratusan pelatihan itu ditemukan di lima platform digital yang manjadi mitra program Prakerja. Potensi konflik kepentingan muncul lantaran 250 jenis pelatihan ini dibuat dan dijual oleh platform digital.

Selain itu, KPK juga menemukan ratusan pelatihan di platform digital ternyata sudah ada yang gratis di internet. Dari 327 sampel pelatihan yang ditemukan KPK, sebanyak 291 pelatihan ternyata tersedia gratis di internet.

Pahala mengatakan kerugian negara dapat muncul apabila pemerintah membayar untuk jenis pelatihan yang mengandung konflik kepentingan dan pelatihan gratis. Besaran bayaran, kata dia, tergantung jumlah peserta yang mengambil jenis kursus. “Begitu dibayar, itu kerugian negara, makanya kami minta berhenti dulu untuk yang gelombang empat,” kata Pahala.

KPK mendapatkan informasi pemerintah akan menunda pembayaran tagihan kepada 8 platform mitra Kartu Prakerja. Pembayaran, kata dia, menunggu evaluasi pelaksanaan program dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.