TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat menyambut baik sikap pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. Anggota Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, sudah selayaknya DPR menindaklanjuti sikap pemerintah itu.

"Yang jelas fraksi PAN mendukung pernyataan Pak Mahfud. Semoga ini didengar oleh semua fraksi," kata Saleh kepada wartawan, Rabu, 17 Juni 2020.

Sikap pemerintah menunda pembahasan RUU HIP itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Menurut Saleh, pernyataan Mahfud itu didasarkan atas respons masyarakat sejauh ini, termasuk kritik dan penolakan yang terdengar nyaring.

Saleh pun menilai keputusan paling bijak dalam merespons suara-suara tersebut adalah dengan menghentikan atau menunda pembahasan. Menurut dia, pernyataan Mahfud terkait penundaan itu bahasa halus saja.

"Sama saja pemerintah meminta agar pembahasan dihentikan. Apalagi pemerintah menyebut mau fokus mengurus penanganan Covid-19," ucap dia.

Anggota Komisi Kesehatan DPR ini berpendapat masyarakat akan memahami sehingga gelombang kritik dan penolakan pun berkurang. Ia mengimbuhkan, akan perlu waktu lagi untuk menyamakan persepsi pemerintah dan DPR jika ingin kembali membahas RUU HIP ini.

"Jika sejak awal sudah ada satu pihak yang meminta ditunda, berarti pembahasannya tidak akan berjalan mulus," kata dia.