Komnas HAM Nilai Ada Pembiaran Negara soal Teror ke Aktivis HAM

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Sabtu, 13 Juni 2020 16:00 WIB

Ketua Tim Pemantauan Kasus Novel sekaligus Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan mencatat terjadi kenaikan tren kenaikan aksi teror digital terhadap para pegiat HAM dalam beberapa pekan terakhir. Komnas menduga teror itu terus terjadi karena negara membiarkan.

“Kami belum melihat respons konkret dari negara, semacam ada pembiaran,” kata Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga saat dihubungi, Sabtu, 13 Juni 2020.

Sandra mengatakan pihaknya mencatat teror kepada pegiat HAM dan kebebasan berbicara terjadi selama tiga pekan terakhir. Rentetan teror dimulai dengan diskusi tentang pemberhentian presiden yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada 29 Mei 2020. Penyelenggara acara dan moderator mendapatkan ancaman pembunuhan.

Teror melalui media sosial dan gawai juga terjadi saat mahasiswa Universitas Indonesia akan menyelenggarakan diskusi bertajuk #PapuanLivesMatter: Rasisme Hukum di Papua. Pegiat HAM Veronica Koman menyebut anggota Badan Eksekutif Mahasiswa UI yang menjadi panitia diganggu.

Hal serupa dialami penyelenggara dan pembicara dalam diskusi bertema rasisme Papua yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Lampung dan Amnesty International Indonesia. Serangan masif dialami salah satu pembicara diskusi di Universitas Lampung, Tantowi Anwari, yang juga bagian dari Serikat Jurnalisme Untuk Keberagaman (SEJUK).

Advertising
Advertising

Sandra mengatakan dari sekian banyak kasus teror itu, baru Tantowi yang secara resmi melapor. Karena itu, ia meminta korban lainnya untuk melapor ke Komnas HAM. Laporan, kata dia, bisa dilakukan secara daring. Laporan tersebut, kata Sandra, dapat membantu Komnas HAM untuk mengusut kasus teror ini.

“Kami masih mengumpulkan bahan soal kenaikan ini, baru mengumpulkan bahan dari teman teman. Karena engga semua mengadu ke Komnas,” kata dia.

Berita terkait

Tidak Demo di Hari Buruh, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Gelar Aksi Sosial dan Diskusi

3 hari lalu

Tidak Demo di Hari Buruh, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN Gelar Aksi Sosial dan Diskusi

Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN sepakat akan mengisi hari buruh dengan aksi sosial dan diskusi.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

8 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

11 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

13 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

14 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

15 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

16 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

Selain Sengketa Pilpres 2024, Berikut Perkara yang Juga Ada Amicus Curiae Termasuk Pembunuhan Brigadir J

19 hari lalu

Selain Sengketa Pilpres 2024, Berikut Perkara yang Juga Ada Amicus Curiae Termasuk Pembunuhan Brigadir J

Sejumlah pihak terus mengajukan Amicus Curiae ke MK kasus sengketa Pilpres 2024. berikut beberapa perkara bermuatan amicus curiae. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

20 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

21 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya