Jokowi Minta Mensos Sisir Warga Miskin yang Belum Terima Bansos

Reporter

Dewi Nurita

Selasa, 9 Juni 2020 14:53 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga meninjau proyek renovasi Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat, 2 Juni 2020. Menurut presiden, rencananya Masjid Istiqlal akan dibuka pada Bulan Juli 2020 setelah rampung direnovasi. Warta Kota/Pool-Alex Suban

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Sosial turun ke lapangan memastikan seluruh masyarakat terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah.

"Presiden memerintahkan Kemensos untuk menyisir warga miskin dan warga terdampak yang belum mendapatkan bansos," ujar Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman hari ini, Selasa, 9 Juni 2020.

Fadjroel menyampaikannya menyusul hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut mayoritas publik menilai bansos tidak tepat sasaran.

Menurut Fadjroel, dalam dalam setiap rapat terbatas Presiden Jokowi selalu mengingatkan kabinet agar penyaluran bansos betul-betul tepat sasaran. Presiden pun selalu meminta Menko PMK Muhadjir Effendy dan Mensos Juliari Batubara turun ke lapangan untuk mengatasi masalah.

Berdasarkan hasil survei anyar itu, sebanyak 60,3 persen masyarakat menyebut bansos tidak tepat sasaran dan 29,7 persen menyebut bansos tepat sasaran. Sisanya, 10 persen, responden menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Survei menunjukkan warga Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur lebih banyak yang menyebut bansos tidak tepat sasaran.

Adapun masyarakat Jawa Tengah juga cenderung menyebut bansos tidak tepat sasaran. Sedangkan mayoritas masyarakat DKI Jakarta menyebut bahwa pembagian bansos sudah tepat sasaran.

Ihwal masih ketidaksesuaian data bansos, ujar Fadjroel, Kementerian Sosial telah memberikan fleksibilitas pada RT/RW, pemerintah desa, dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah agar masyarakat terdampak Covid-19 mendapatkan bansos.

"Kami berharap, tidak ada warga miskin dan warga terdampak yang tertinggal," ujar Fadjroel.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

9 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

12 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

16 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

19 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

1 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya