TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II (Bidang Politik) DPR Saan Mustopa mengungkapkan dinamika sikap politik fraksi-fraksi di DPR mengenai parliamentary threshold alias ambang batas perolehan suara partai untuk masuk DPR.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan ada dua fraksi yang ingin parliamentary threshold berubah dari 4 persen menjadi 7 persen untuk Pemilu 2024.
“Jadi yang ingin 7 persen itu NasDem dan Golkar. Ini gambaran saja, bukan resmi, masih dinamika Komisi II," ucapnya dalam telekonferensi hari ini, Minggu, 7 Juni 2020.
Usulan perubahan ambang batas parlemen tercantum dalam draf RUU Pemilu yang beredar pada 6 Mei 2020. Saan memastikan draf tersebut bukanlah yang resmi, Komisi II masih menyiapkan naskah akademik RUU Pemilu.
Menurut Saan Mustofa usulan lain adalah parliamentary threshold 5 persen untuk DPR, 4 persen untuk DPRD provinsi, dan 0 persen untuk DPRD kabupaten/kota.
"Alternatif itu didukung oleh Fraksi PDI Perjuangan."
Alternatif ketiga adalah 4 persen untuk DPR, 3 persen untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Alternatif ketiga tersebut didukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Range usulan parliamentary threshold 4-7 persen. Tentu nanti ketika pembahasan ada dinamika dan ada titik temunya,” kata Saan Mustofa.
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
1 hari lalu
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR
1 hari lalu
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR
Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
1 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
