TEMPO.CO, Jakarta - Forum Sekjen Pro-Demokrasi menganggap Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu yang tengah dibahas di DPR bisa menghanguskan puluhan juta suara pemilih.

Forum Sekjen Pro-Demokrasi berisikan tujuh sekretaris jenderal partai politik yang tidak lolos ke DPR pada Pemilu 2019.

“Filosofi krusial yang hilang dari RUU Pemilu adalah tentang keadilan dan persatuan," kata Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika dalam keterangan tertulis Forum Sekjen hari ini, Ahad 7 Juni 2020. "Tampak jelas dipertontonkan bahwa hasrat kekuasaan secara terang benderang mengalahkannya."

Tujuh sekjen tersebut adalah Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansya Ferry Noor, Sekjen Partai Hanura Gede Pesek Suardika, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri, dan Sekjen PSI Raja Juli Anthony.

Menurut Gede, RUU Pemilu akan mengancam kenusantaraan. Bahkan, Indonesia akan diatur dan dikuasai oleh warga dari daerah berpenduduk padat.

Hal itu terjadi bila diutamakan perhitungan suara sah berdasarkan jumlah pemilih.

Dia menuturkan, daerah yang tidak padat penduduk bisa tak terwakili dengan layak karena pemilik suara yang lebih banyak bisa gugur oleh yang mendapat suara sedikit di daerah tersebut.

"Hanya karena partainya secara nasional digugurkan oleh aturan Parliamentary Threshold yang tidak masuk akal itu."

Priyo Budi Santoso menekankan pada potensi resiko jumlah suara yang hilang. Menurut mantan politikus Partai Golkar tersebut besar kemungkinan suara pemilih hangus bila RUU Pemilu disahkan.

“Kami merasa wajib hadir menjadi penyeimbang informasi ke masyarakat; bahwa resiko (hangusnya puluhan juta suara) itu nyata adanya” ujar dia.

Adapun menurut Abdullah Mansuri dan Raja Juli Anthony, usulan Parlimentary Threshold yang diajukan merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia.

Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen dalam draf RUU Pemilu naik dari semula 4 persen menjadi 7 persen.

Mereka pun mengklaim sudah banyak daerah yang menolak atas usulan ini.

Kemudian Verry Surya Hendrawan menyebut Forum Sekjen Pro-Demokrasi akan menjalin komunikasi dengan partai-partai di DPR yang sepaham, seperti PAN, PPP, dan Partai Demokrat.