3 Poin Instruksi Jokowi Soal TNI - Polri Kawal New Normal

Rabu, 27 Mei 2020 07:09 WIB

Petugas gabungan TNI, Polisi, Dishub dan Pemda Kota Tangerang melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada check point di Jalan HOS Cokroaminoto, Larangan, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 April 2020. Tangerang Raya hari ini resmi memberlakukan penerapan PSBB hingga 3 Mei 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal kembali menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus bersiap memasuki kondisi new normal.

"Kita ingin tetap produktif, tapi aman Covid-19. Sekali lagi, produktif dan aman Covid-19. Ini yang kita inginkan," ujar Jokowi saat menyambangi Summarecon Mal Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 26 Mei 2020.

Untuk itu, Jokowi meminta TNI dan Polri untuk mengawal program berdamai dengan Covid-19 ini. Berikut faktanya:

1. 340 Ribu Aparat

Jokowi memerintah TNI dan Polri berjaga di keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Jokowi ingin masyarakat tetap produktif, tapi aman dari Covid-19. Pengerahan pasukan dilakukan sejak, Selasa, 26 Mei 2020. “TNI dan Polri ini adalah mengawasi pelaksanaan di lapangan,” kata dia.

TNI dan Polri akan mengerahkan 340 ribu anggotanya untuk tujuan itu. Mereka akan diterjunkan di pusat keramaian seperti mal, pasar dan tempat pariwisata. Petugas akan memantau agar masyarakat mematuhi aturan PSBB.

2. 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota

Advertising
Advertising

Jokowi mengatakan personel TNI dan Polri dikerahkan di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota. Di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Gorontalo. Sementara untuk kota, ada Surabaya dan Malang. “Kita ingin sekali lagi, bisa masuk ke normal baru,” kata dia.

Jokowi mengatakan punya alasan memilih daerah tersebut sebagai awal penerapan New Normal. Dia mencontohkan di Bekasi skala R0, atau indikator penularan sebuah virus di wilayah itu sudah berada di bawah angka 1. Artinya, peningkatan penularan dianggap sudah kecil. “Kurva R0-nya seperti di Bekasi ini sudah di bawah 1,” ujar dia.

3. Kemungkinan Diperlebar

Mantan Gubernur Jakarta ini berujar akan mengevaluasi penerapan New Normal selama satu pekan. Dengan menimbang dampak dari kebijakan ini, ia mengatakan akan memperluas penerapannya di wilayah lain bila hasilnya bagus. “Akan kami lebarkan ke provinsi dan kabupaten, kota yang lainnya apabila dirasa terdapat perbaikan-perbaikan yang signifikan,” kata Jokowi.

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

34 menit lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

55 menit lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

2 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

4 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

5 jam lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

8 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

8 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

10 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya