Politikus PDIP Minta Pemerintah Dengar Tagar Indonesia Terserah

Reporter

Antara

Kamis, 21 Mei 2020 08:12 WIB

Dokter dan tenaga medis memastikan kenyamanan dan keamanan Alat Pelindung Diri (APD) sebelum memasuki ruang isolasi di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet Jakarta, Jumat 15 Mei 2020. Dokter dan tenaga medis harus dipastikan keamanan APD, mulai dari memakai hingga melepas melalui prosedur yang ketat untuk menghindari tertular virus Covid-19, selain itu petugas medis juga memerlukan usaha yang besar karena harus menahan panas hingga buang air kecil selama kurang lebih 8 jam lamanya. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen, meminta pemerintah mendengarkan suara publik yang diwujudkan melalui tagar 'Indonesia Terserah'. Tagar ini sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter.

Nabil mengingatkan jangan sampai kepercayaan publik menjadi hilang terhadap pemerintah akibat dari mengabaikan fakta yang terjadi selama pandemi Covid-19.

"Munculnya tagar Indonesia Terserah merupakan suara publik yang harus didengarkan pemerintah. Tagar itu muncul setelah adanya fakta banyaknya orang antre berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta untuk perjalanan keluar daerah," ujar Nabil, Rabu, 20 Mei 2020.

Nabil mengatakan kemunculan tagar tersebut bisa menjadi bahan introspeksi di tengah fokus penanganan pandemi virus Corona jenis baru ini

Pemerintah, kata dia, harus menghargai perjuangan tenaga medis Indonesia, juga dukungan orang-orang yang selama ini diam di rumah untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19.

"Jangan sampai perjuangan panjang selama ini sia-sia, karena kebijakan yang salah sasaran dan komunikasi antar kementerian maupun antar-pejabat yang tidak terpadu," kata Nabil.

Tentu saja, kata dia, fakta itu harus diikuti dengan investigasi yang komprehensif dan diletakkan pada konteks yang tepat.

Misalnya, apakah penyebab banyak orang antre di Bandara Soekarno-Hatta akibat kelalaian dari pihak regulator bandara, maskapai penerbangan, atau justru dari kebijakan pemerintah.

"Jadi, harus diletakkan pada konteks yang tepat. Saya sendiri melihat memang ada yang keliru, dan harus segera dibenahi dalam konteks itu," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.

Nabil mengimbau Pemerintah untuk merapikan kembali kebijakan-kebijakan antar-kementerian yang tidak padu. Serta membenahi beberapa kebijakan yang saling bertolak belakang.

Menurut dia, kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron bisa membingungkan masyarakat. "Komunikasi mitigasi pandemi Covid-19 tidak komprehensif, dan fakta di lapangan menunjukkan itu," ujar Nabil.

Berita terkait

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

4 menit lalu

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

Teguh Prakosa memastikan bakal ikut serta dalam Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo. Berikut rekam jejak pria yang sempat mendampingi Gibran.

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

2 jam lalu

Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

Teguh Prakosa akan menyerahkan syarat pendaftaran tahap penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di PDIP Kota Solo pada 18 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

14 jam lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 hari lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

10.000 Warga Palestina Hilang di Gaza, 210 Hari Sejak Serangan Israel Dimulai

1 hari lalu

10.000 Warga Palestina Hilang di Gaza, 210 Hari Sejak Serangan Israel Dimulai

Sejauh ini, 30 anak telah meninggal karena kelaparan dan kehausan di Gaza akibat blokade total bantuan kemanusiaan oleh Israel

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

1 hari lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya