Suap Impor Bawang, Hakim Vonis Nyoman Dhamantra 7 Tahun Penjara

Rabu, 6 Mei 2020 18:12 WIB

Terdakwa mantan anggota DPR RI Komisi VI, I Nyoman Dhamantra, sebelum mengikuti sidang virtual terkait protokol keamanan Covid-19, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 April 2020. Jaksa Penuntut Umum KPK, menuntut hukuman penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp.1 miliar, subsider kurungan selama 6 bulan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus suap impor bawang putih.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun. "Pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengutip putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

Hakim menyatakan Nyoman bersama dua orang kepercayaannya, Elviyanto dan Mirawati Basri terbukti menerima suap dalam pengurusan impor bawang putih. Elviyanto dan Mirawati dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Total uang suap yang diterima Nyoman sebanyak Rp 3,5 miliar. Sebanyak Rp 2 miliar sudah terealisasi, sedangkan Rp 1,5 miliar berupa janji suap. Suap berasal dari tiga pengusaha, Direktur PT Cahaya Sakti Agro, Chandry Suanda alias Afung, Dody Wahyudi dan Zulfikar untuk pengurusan kuota impor bawang tahun 2019.

Suap itu diberikan supaya Nyoman selaku anggota DPR dapat memuluskan kepentingan Afung untuk mengimpor bawang putih dengan mengupayakan pengurusan Surat Persetujuan Impor di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura di Kementerian Pertanian.

Advertising
Advertising

Vonis untuk Nyoman lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. Sedangkan, Nyoman, Elviyanto dan Mirawati menyatakan mengajukan banding.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya