TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP di DPR, Arteria Dahlan, melempar dugaan Najwa Shihab menikmati proyek Program Kartu Prakerja lewat pintu masuk kakaknya, Najeela Shihab.

Arteria Dahlan mencoba melakukan "serangan balik" secara terbuka terhadap Najwa Shihab.

"Kalau sekadar mencari kesalahan yang engkau pikir menjadi keunggulanmu dengan bertameng 'sikap kritis', izinkan kami mulai bersikap kritis dan mulai mengkritisimu," katanya dalam keterangan tertulisnya hari ini, Rabu, 6 Mei 2020.

Najwa Shihab dimintanya mengklarifikasi dugaan keterkaitannya dengan Sekolahmu, perusahaan rintisan (star-up) yang mendapatkan proyek Program Kartu Prakerja.

Menurut Arteria, kakak Najwa, Najelaa Shihab, pejabat teras Sekolahmu.

"Apa benar Sekolahmu yang berada di bawah PT Sekolah Integrasi Digital punya hubungan dengan Najwa?" ucap Arteria Dahlan.

Lalu, apa "serangan" host acara Mata Najwa itu yang membuat Arteria Dahlan dan anggota DPR beraksi keras?

Semua bermula dari surat terbuka Najwa Shihab kepada anggota DPR melalui Instagram.

Ia menyindir perilaku anggota DPR yang dinilainya ngotot menuntaskan pembahasan sejumlah RUU, seperti Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU KUHP, pada saat masyarakat mencoba bertahan hidup di tengah wabah Covid-19.

"Jika ngotot menuntaskan Omnibus Law, atau RUU KUHP, jangan salahkan jika ada anggapan DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas," kata Najwa Shihab lewat akun Instagram pada Sabtu lalu, 2 Mei 2020.

Najwa memulai suratnya dengan menyapa, "Kepada Tuan dan Puan yang duduk di anggota DPR yang terhormat. Apa kabar hari ini, sepertinya tidak sebaik biasanya. Sama. Di sinipun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik kan."

Dia lalu membandingkan kinerja anggota parlemen di luar negeri dengan Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, di negara lain parlemennya sibuk membahas mengenai penanganan virus Corona.

"Tapi sepertinya isu-isu yang keluar dari Senayan, kok kebanyakan tidak terkait Corona ya," katanya. "Kami membaca DPR malah semangat membahas isu-isu lain, misalnya UU Ciptaan Kerja yang banyak ditolak."