TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Misbakhun, mengatakan tak ada kongkalikong di balik program Kartu Prakerja. Dia mengatakan program yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu dilaksanakan secara transparan.

"Tidak ada persentuhan apa pun, tidak ada kongkalikong di sana, tidak ada anggaran dijadikan bancakan di sana," kata Misbakhun dalam rapat paripurna DPR, Selasa, 5 Mei 2020.

Misbakhun mengingatkan Kartu Prakerja adalah salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan tak ada yang menyangka Indonesia akan dilanda wabah Covid-19 hingga program ini harus dimodifikasi menjadi semi-bantuan langsung tunai.

Menurut dia, sama sekali tak ada sentuhan aparat negara dengan pencari kerja. Anggota Komisi Keuangan DPR ini juga menyebut verifikasi dalam proses seleksi berjalan melalui pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Proses ini daring dan sangat transparan tidak ada hengki pengki dan sentuhan apa pun antara pencarinya langsung," ujar dia.

Misbakhun lantas meminta semua pihak untuk memahami program Prakerja ini. Dia juga berujar program ini hanya salah satu dari jaring pengaman sosial lainnya, seperti bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan murah, dan sebagainya.

"Dalam pandangan saya kita harus mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah," ujar dia.

Program ini kemudian dikritik publik karena dinilai tak relevan, tak tepat sasaran, dan tak ditengarai ada konflik kepentingan dari segi penunjukan penyedia layanan pelatihan daring.