TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik program Kartu Prakerja yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hanya fraksi Partai Golkar yang 'membela' program tersebut.

"Partai NasDem mendesak segera dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program Prakerja periode pertama secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari," kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali, Jumat, 1 Mei 2020.

Ali mengatakan partainya mendukung program Kartu Prakerja yang menjadi salah satu janji politik Presiden Joko Widodo ini. Namun kata dia, penerapannya harus lebih terarah dan tepat sasaran apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini.

NasDem pun mengusulkan agar program pelatihan daring dicabut dari program tersebut. Pelatihan online yang melibatkan delapan penyedia layanan itu menuai kritik publik karena dinilai tak relevan serta penunjukannya ditengarai rawan konflik kepentingan.

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menilai pelaksanaan program Prakerja terlihat ngawur. Apalagi, belakangan ramai testimoni peserta yang lolos seleksi padahal tak sesuai kriteria.

Direktur Utama Gresnews, Agustinus Edi, misalnya, menjadi peserta dan mendapatkan sertifikat pelatihan jurnalistik dengan melompat ke bagian tes tanpa merampungkan kelas video.

Sukamta juga menyinggung jenis-jenis kursus lain yang ada di program Prakerja, seperti pelatihan memancing. Menurut dia, dengan anggaran Rp 5,6 triliun, program ini sama saja dengan pembodohan rakyat.

"Hentikan program Kartu Prakerja, fokus untuk atasi Covid-19 secepatnya. Pemerintah jangan semakin bebal dan antikritik soal program yang jelas terlihat ngawur ini," kata Sukamta.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu, 29 April lalu, sejumlah anggota Komisi III DPR juga ramai-ramai menyinggung program Prakerja.

Anggota yang melontarkan kritik di antaranya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arteria Dahlan, politikus Gerindra Habiburokhman, politikus Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurizal, politikus Demokrat Hinca Pandjaitan, hingga politikus PKS Aboe Bakar Al Habsyi.

"Saya minta KPK mengusut tuntas penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek (pelatihan daring) Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun," kata Arteria Dahlan.

Hanya Partai Golkar yang tak mengkritik program Kartu Prakerja. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Perekonomian merupakan merupakan penyelenggara program ini.

Anggota DPR dari Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan program Prakerja adalah salah satu cara pemerintah memberikan pendidikan nonformal kepada masyarakat. Ia menilai program ini patut didukung dengan catatan akurasi pendataan harus ditingkatkan.

"Tujuan program ini sangat baik untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang belum bekerja. Namun dengan adanya Covid-19 ada beberapa aspek yang disesuaikan sehingga menjadi semi-bansos," kata Hetifah lewat keterangan tertulis, Jumat, 1 Mei 2020.