Pandemi Covid-19, Ombudsman Buka Posko Pengaduan Daring

Rabu, 29 April 2020 14:10 WIB

Gedung Ombudsman RI [Ombudsman]

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah Pandemi Covid-19, Ombudsman Republik Indonesia berinisiatif untuk mempermudah pengaduan dari masyarakat dengan meluncurkan posko pengaduan daring. Posko pengaduan ini selain untuk mempermudah, juga untuk menegaskan bahwa Ombudsman tetap hadir mengawasi kinerja pemerintah selama menangani pandemi.

"Ombudsman tetap hadir dalam kondisi pandemi, dan tentu saja kita dukung apa yang diarahkan pemerintah, di satu sisi pengaduan tetap berlangsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini Ombudsman membuka posko pengaduan daring bagi masyarakat," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Facebook Ombudsman, Rabu 29 April 2020.

Amzulian menilai pengawasan pemerintah sangat penting di tengah pandemi. Mengingat cukup banyak anggaran yang dialokasikan untuk penanganan, dan kemungkinan terjadinya pengenduran pelayanan publik karena adanya pemotongan anggaran bagi kementerian dan lembaga.

Posko daring ini bisa diakses oleh publik untuk mengadukan masalah layanan publik pada sektor-sektor yang terdampak virus corona.

Posko ini akses secara daring kepada publik untuk adukan beberapa layanan publik dan memiliki data spesifik yg terpadu pada sektor-sektor yang terdampak. Ombudsman pun telah mengklasifikasikan ruang lingkup yang dapat dilaporkan melalui posko daring ini. Yakni terkait bantuan sosial, pelayanan kesehatan, keuangan, keamanan, dan transportasi.

Advertising
Advertising

"Sedangkan jenis layanan yang bisa diadukan, pertama distribusi bantuan sosial, kedua tidak diberikannya layanan kesehatan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau non PDP, ketiga ketiadaan respon pengaduan terkait restrukturisasi kredit, berikutnya penutupan jalan umum, kemudian penanganan terhadap pelanggaran PSBB," tuturnya.

Menurut Amzulian sebelum posko ini diluncurkan, Ombudsman telah mendapat 45 laporan selam pandemi covid-19 ini berlangsung. Beberapa laporan di antaranya terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK, pasien yang merasa tidak dilayani oleh Rumah Sakit, serta permintaan peringanan kredit.

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

2 hari lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

4 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

4 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

4 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

5 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

5 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

5 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

5 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

5 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

5 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya