Demokrat Keluar dari Panitia Kerja RUU Cipta Kerja

Rabu, 22 April 2020 13:18 WIB

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam aksinya, mereka mereka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat menarik diri dari Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Anggota Fraksi Demokrat DPR, Benny Kabur Harman mengatakan, partainya berpandangan RUU tersebut tak relevan dibahas di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Karena itu Fraksi Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat terkait Covid-19," kata Benny kepada wartawan, Rabu, 22 April 2020.

Benny mengatakan, Fraksi Demokrat merasa terganggu dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang tengah berjuang melawan Covid-19. Menurut dia, rakyat seperti berjuang sendirian, menderita dan susah bahkan untuk sekadar mencari makan.

Demokrat, kata Benny, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menarik diri untuk sementara waktu dalam pembahasan RUU dan fokus bekerja menyelesaikan masalah serta kebutuhan mendesak masyarakat.

"Kalau Covid-19 sudah berlalu, kita kembali konsentrasi dan fokus membahas RUU, suasana lebih tenang dan pikiran terbuka juga terbuka ruang untuk diskursus publik terhadap RUU yang tengah dibahas," ujar dia.

Advertising
Advertising

Lewat akun Twitternya, Ketua Fraksi Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan partainya tak apriori membahas RUU apa pun. Namun fraksinya menolak membahas RUU tersebut saat ini.

"Kita harus bijak melihat situasi (waktu) (kondisi) (prioritas) saat ini #PandemiCovid19," tulis pria yang akrab disapa Ibas ini, Rabu, 22 April 2020.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat sempat menyetor nama anggota Panja RUU Cipta Kerja yang dibentuk Badan Legislasi DPR. Nama-nama yang disetor adalah Benny K. Harman, Hinca Pandjaitan, dan Bambang Purwanto.

Berita terkait

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

1 hari lalu

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.

Baca Selengkapnya

Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menyatakan Prabowo selalu berpesan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

2 hari lalu

Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

Partai Demokrat akan mengikuti keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca Selengkapnya

Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

2 hari lalu

Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

Herzaky mengatakan Partai Demokrat akan mengutamakan AHY untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

2 hari lalu

Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Baru, Demokrat: Itu Kebutuhan, Bukan Bagi-bagi Kue

Partai Demokrat menegaskan langkah Prabowo yang akan menempatkan orang berdasarkan kebutuhan itu bukan sebagai bentuk politik bagi-bagi kue.

Baca Selengkapnya

Demokrat Ingatkan Ini soal Niat Prabowo Rangkul Partai di Luar KIM

2 hari lalu

Demokrat Ingatkan Ini soal Niat Prabowo Rangkul Partai di Luar KIM

Partai Demokrat menyerahkan segala keputusan soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) kepada calon presiden terpilih RI Prabowo, tapi...

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

3 hari lalu

AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

Jika masih ada pihak yang belum puas dan legowo dengan keputusan MK, AHY mengimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar.

Baca Selengkapnya

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

AHY menyatakan siap menyukseskan seluruh kebijakan dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Menurut AHY, keputusan MK telah memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih

Baca Selengkapnya