Ketua KPU Bantah Rapat dengan Saeful Bahri dan Wahyu Setiawan

Senin, 20 April 2020 21:52 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Arief Budiman membantah melakukan rapat dengan terdakwa Saeful Bahri, penyuap Wahyu Setiawan, pada 7 Januari 2020.

Arief mengatakan hari itu dirinya mengikuti simulasi e-rekapitulasi di kantornya hingga sore.

“Setelah itu saya pulang dan enggak ke mana-mana,” kata Arief hari ini, Senin, 20 April 2020.

Keterangan serupa telah disampaikan Arief pada saat bersaksi dalam sidang perkara suap di KPU tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini.

Dalam sidang pada Kamis, 16 April 2020, Jaksa KPK membuka percakapan WhatsApp antara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan terdakwa Saeful Bahri.

Isi percakapan itu mengungkap pertemuan antara Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, dan seseorang bernama Arief, yang diduga Ketua KPU Arief Budiman.

"Semalam kami masih meeting dengan Wahyu, ada Mas Arief juga, intinya Wahyu masih dalam lobi itu, surat sudah terbit tapi masih on going process. Karena kita, dia belum sempat ngedrop ke semua komisioner," kata Jaksa KPK Takdir Suhan membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa Saeful Bahri dalam sidang.

Menurut Jaksa Takdir, Saeful Bahri mengirimkan pesan itu kepada Hasto pada 8 Januari 2020. Pada hari itulah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan, Saeful, dan beberapa orang lainnya.

Dalam pesannya, Saeful Bahri mengatakan sedang menuju Kantor DPP PDIP. Dia ingin menjelaskan secara lisan kepada Hasto.

KPK mendakwa Saeful bersama kader PDIP Harun Masiku menyuap Wahyu sebesar Rp 600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu mempengaruhi keputusan KPU menjadikan Harun sebagai anggota DPR lewat pergantian antarwaktu.

Wahyu meminta Rp 1 miliar sebagai biaya operasional agar KPU dapat menyetujui permohonan Harun Masiku.

Hasto memberikan kesaksian lewat konferensi video. Awalnya dia membantah percakapan dengan Saeful tersebut.

Akhirnya Hasto mengakui ada pesan itu setelah Jaksa KPK membacakan BAP.

"Saya tidak beri atensi apa-apa karena OTT yang terjadi kepada Saudara Terdakwa (Saeful Bahri), sehingga saya juga tidak memahami apa yang dimaksudkan dari pesan tersebut," tutur Hasto dalam sidang tersebut.

Berita terkait

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

37 menit lalu

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

Bamsoet, mengatakan MPR belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

8 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

14 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

20 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

4 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya