TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyarankan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo atau Jokowi terbuka ihwal adanya konflik kepentingan yang mereka alami.

Ia menilai keterbukaan itu perlu disampaikan sebelum publik mulai menyoroti hal tersebut. "Seandainya ada potensial conflict of interest itu harus diajukan dulu sebelum masyarakat mulai mendiskusikan," kata Sandiaga melalui pesan suara, Sabtu, 18 April 2020.

Sandiaga mencontohkan ketersinggungan program pemerintah dengan bisnis milik stafsus. Adamas Belva Syah Devara, misalnya, disorot lantaran perusahaannya, Ruangguru, ditunjuk menjadi salah satu aplikator penyedia pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja.

Belva mengaku tak terlibat dalam pembahasan program atau penunjukan itu. Namun menurut Sandiaga, Belva harus menyampaikan informasi ihwal kerja sama itu sedari awal karena posisinya adalah pejabat publik.

"Sampaikan, 'kebijakan yang baru saja diambil, walaupun tanpa keterlibatan saya, berpotensi dipersepsikan sebagai benturan kepentingan, karena saya memiliki saham di perusahaan ini sejumlah berapa dan untuk memitigasinya kami akan melakukan A, B, C, D'," kata Sandiaga.

Politikus yang juga pengusaha ini mengatakan keterbukaan juga harus diiringi dengan informasi ihwal mitigasi apa saja yang akan dilakukan. Menurut Sandiaga, langkah tersebut akan lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sandiaga meyakini Stafsus Jokowi adalah figur-figur inovatif yang ingin memajukan negara. Namun ia mengingatkan, kredibilitas pemerintah juga harus dijaga agar publik tetap menaruh kepercayaan.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini pun mengajak untuk saling mengoreksi tanpa perlu saling menjatuhkan. "Kita lalui fase ini dengan tentunya jika perlu permohonan maaf dan memastikan untuk ke depan tidak dilakukan hal yang serupa dengan ada langkah-langkah mitigasi," ujar dia.