TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan pemerintah mesti menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mereka di tengah pandemi Covid-19. Makanya, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pemerintah juga harus memiliki kredibilitas.

Sandiaga juga menyinggung sejumlah survei menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih terhitung tinggi. Ia berujar jangan sampai kepercayaan publik itu dicederai dengan adanya potensi konflik kepentingan yang banyak dipertanyakan publik.

"Mari sama-sama menjaga trust level yang tinggi kepada kebijakan pemerintah dan juga sama-sama saling mengoreksi, tidak perlu terlalu saling menjatuhkan," kata Sandiaga, Sabtu, 18 April 2020.

Ia mengaku prihatin dengan polemik potensi adanya konflik kepentingan yang menyeret Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau stafsus Jokowi. Sebab, kata Sandiaga, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi hal yang sangat penting terlebih di tengah penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

Sandiaga mengatakan mungkin saja niat Stafsus Jokowi baik. Mereka, kata dia, adalah para pengusaha muda yang sukses di bidang start up dan memiliki kinerja luar biasa membangun unicorn.

Meski begitu, Sandiaga mengingatkan ada standar tinggi yang diperlukan pejabat publik untuk memastikan tak ada benturan kepentingan. Politikus yang juga pengusaha ini pun bercerita, ia pernah mengalami hal serupa saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dua Staf Khusus Presiden Jokowi tengah disorot belakangan ini lantaran dianggap memiliki konflik kepentingan dalam program-program pemerintah. Keduanya ialah Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra.

Taufan dikritik karena menyurati camat se-Indonesia. Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet dengan atribusi Staf Khusus Presiden itu, Taufan meminta para camat mendukung perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek, dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19.

Taufan meminta maaf karena menimbulkan kegaduhan dan menarik surat itu. Ia mengklaim perusahaannya bergerak atas dasar kemanusiaan tanpa menggunakan anggaran negara.