PSI Sarankan Andi Taufan Mundur dari Jabatan Staf Khusus Presiden

Rabu, 15 April 2020 08:40 WIB

Staf khusus Presiden Joko Widodo, CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia meminta Andi Taufan Garuda Putra mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan, dalam demokrasi yang mapan, pejabat mengundurkan diri karena melakukan kesalahan adalah hal biasa.

"Mungkin Mas Taufan bisa memberi contoh, membuat tradisi baru, dengan kesadaran pribadi mau mengundurkan diri," kata Isyana melalui keterangan tertulis, Rabu, 16 April 2020.

Permintaan ini disampaikan sehubungan dengan surat Taufan berkop Sekretariat Kabinet kepada para camat untuk mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek menanggulangi wabah Covid-19 atau Corona. Amartha merupakan perusahaan fintech peer to peer lending yang didirikan dan dipimpin Taufan.

Isyana mengatakan ada konflik kepentingan dalam surat itu. Ia menilai, permintaan maaf Taufan belakangan terkesan permintaan pribadi karena tak menggunakan surat berkop Sekretariat Kabinet seperti sebelumnya.

Politikus berusia 39 tahun ini berpendapat bahwa tindakan para pembantu presiden mestinya terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya, kata dia, para staf khusus itu tidak menyusahkan presiden apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini.

Advertising
Advertising

Dalam surat tertanggal 1 April itu, Taufan meminta dukungan para camat terhadap program "Kerja Sama sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19" yang akan dijalankan Amartha di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Taufan mencabut dan meminta maaf setelah surat itu beredar di publik dan dikecam banyak pihak.

Taufan berdalih surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan Amartha untuk program Desa Lawan Covid-19 yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Melalui surat itu, CEO Amartha ini mengatakan ingin terlibat dalam membantu pencegahan virus corona atau Covid-19 di lapangan.

Dukungan itu, kata Staf Khusus Presiden itu, murni berlandaskan kemanusiaan. Pembiayaannya pun diklaim dibebankan sepenuhnya kepada Amartha dan donasi masyarakat. "Dukungan itu diberikan tanpa menggunakan APBN," ujar Taufan.

Berita terkait

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

11 jam lalu

Viral Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Guru Besar FKUI Sebut Manfaatnya Jauh Lebih Tinggi

Pada 2021 lalu European Medicines Agency (EMA) telah mengungkap efek samping dari vaksinasi AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

11 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

18 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

21 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya