TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR dari PDIP Aria Bima meminta Presiden Jokowi secara tegas melarang mudik dalam masa wabah Corona. Dia khawatir gelombang mudik akan menambah jumlah kasus Corona di daerah.

"Apalagi kondisi faskes (fasilitas kesehatan) di tiap daerah berbeda-beda," ujar Aria Bima dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 6 April 2020.

Politikus PDIP tersebut menyatakan, berdasarkan data 2019 jumlah pemudik yang mayoritas berasal dari Jabodetabek mencapai 18,3 juta jiwa. Seandainya total pemudik tahun ini tak jauh berbeda dari tahun lalu bakal terjadi lonjakan jumlah penularan Corona yang cukup besar.

Sebagai gantinya, Bima melanjutkan, Presiden Jokowi bisa menjamin kesejahteraan masyarakat terutama yang kehilangan pekerjaan dengan jaring pengaman sosial.

Dia pun meminta yang pertama, pemerintah mendata jumlah orang yang berpotensi terdampak menggunakan pemodelan teknologi yang sudah dipakai oleh negara-negara lain.

Kedua, pemerintah didorong mengeluarkan anggaran melalui satu pintu.

Adapun yang ketiga, pemberian jaminan terhadap warga terdampak mesti dilakukan sepanjang pandemi Corona berlangsung.

Kemudian yang keempat, pemerintah menerbitkan aturan tentang protokol keamanan aktivitas di luar ruangan secara resmi.

Untuk mengantisipasi gelombang mudik yang tak terbendung, Aria Bima menyarankan pemerintah menyiapkan pengetatan pengamanan.

Dia mencontohkan, pemindaian suhu untuk penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi baik pada saat penumpang naik maupun turun kendaraan.

"Lalu menyiapkan minimal 14 tempat karantina yang berbeda (di daerah)," katanya.

Menurut Aria Bima, pemerintah juga perlu mewajibkan pemudik menggunakan masker. Status pemudik nantinya wajib lapor dan harus melakukan karantina secara mandiri agar tak menularkan Corona.

Terakhir, dia berpendapat, harus diatur agar pemudik, khususnya yang menggunakan angkutan bus umum, tak turun di sembarang titik.